Otonomi Daerah, Dulu dan Kelak

Subyek

Dulu (Berdasar UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah)

Yang Akan Datang (Berdasar RUU Pemerintahan Daerah)

Pertanggungjawaban Gubernur

Pemilihan gubernur

Pemilihan wali kota / bupati

Syarat wakil gubernur

Syarat wakil bupati / wali kota

Mendagri dan DPRD I, dengan model pertanggungjawaban yang tidak transparan

DPRD I memilih 5 kandidat untuk diajukan ke Mendagri, yang meneruskan daftar ini ke presiden. Hasilnya, ada 3 nama yang resmi sebagai calon gubernur. Bisa terjadi, nama yang muncul terakhir justru tidak ada dalam daftar pertama

DPRD II memilih 5 kandidat, diteruskan ke gubernur dan presiden, yang memeras kandidat menjadi tiga nama resmi calon.

Pegawai negeri yang diangkat presiden

Pegawai negeri, diangkat Mendagri

DPRD I, bila pertanggungjawaban tidak diterima, DPRD I bisa memecat gubernur

DPRD I berwenang memilih calon gubernur. Kalau disetujui pemerintah pusat, calon ini resmi sebagai gubernur. Kalau tidak, pemilihan oleh DPRD I diulang

DPRD II berwenang penuh memilih bupati / wali kota tanpa harus minta persetujuan pemerintah pusat

Tak perlu pegawai negeri, diangkat oleh DPRD I

Tak perlu pegawai negeri, diangkat DPRD II

Senja hari bagi kinclongnya kekuasaan para raja kecil

rama surya