Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah konglomerat Tanah Air termasuk pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Tomy Winata di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. Pertemuan ini diketahui berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Unggahan menyebut Prabowo bertemu delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda. Mereka adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Oesman Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Pada kesempatan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” tulis akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Unggahan itu disertai dengan sejumlah foto. Terlihat Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Widjaya. Lebih lanjut, keterangan foto menyebut Prabowo mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.
Sejumlah pengusaha yang diundang tengah disorot karena tersangkut skandal. Sugianto Kusuma alias Aguan misalnya. Aguan adalah salah satu pebisnis sukses di Indonesia yang merintis Agung Sedayu Group pada tahun 1970. Terbaru, Aguan ikut berperan dalam sejumlah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah seperti Swissotel Nusantara dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Aguan diduga terlibat dalam skandal pagar laut di perairan Tangerang, Banten. PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) milik Aguan diduga memiliki saham mayoritas di PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang menggenggam sertifikat Hak Guna Banugnan (HGB) di laut Tangerang, Banten. PT PANI mengempit saham mayoritas dengan kepemilikan 88.500 lembar atau senilai Rp 88 miliar.
Sementara Tomy Winata juga tak lepas dari kontroversi proyek Rempang Eco City. Proyek ink dikerjakan oleh perusahaan milik pengusaha Tomy Winata. Proyek pengembangan pembangunan Pulau Rempang, Kota Batam itu menjadi sorotan publik karena warga belasan kampung menolak digusur.
Rempang Eco City adalah proyek pengembangan pembangunan Pulau Rempang, Kota Batam. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Pengembangan proyek Rempang Eco City adalah hasil kerja sama antara pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) yang merupakan anak usaha Artha Graha, kelompok usaha yang dibangun Tomy Winata.
Selain akan membangun kawasan Rempang, perusahaan Tomy Winata diketahui merupakan pengembang Sudirman Central Business District (SCBD).
Sementara itu, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga terseret dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah di Pertamina. Bos Adaro sekaligus kakak Menteri BUMN Erick Thohir ini disebut dalam narasi video di media sosial yang menyebutkan bahwa catatan hasil sitaan di rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, yang anaknya menjadi salah satu tersangka, bocor ke publik. Isinya, menurut narasi itu adalah keterlibatan sejumlah tokoh nasional.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar membantah bahwa isi dokumen sitaan di rumah Reza Chalid telah bocor ke publik. Harli juga memastikan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding periode 2018-2023.
“Saya sudah tanya penyidik, tidak ada catatan yang ditemukan bernarasi seperti itu. Seharusnya dicari juga sumbernya dari mana,” kata Harli di Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Adil Al Hasan dan Yogi Eka Sahputra, berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
