Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan menu makan bergizi gratis akan berganti sesuai dengan jadwal yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rotasi atau pergantian menu itu dilakukan agar tidak monoton.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"(Pergantian menu) setiap hari, di dapur yg tadi saya kunjungi hari ini telur. Besok ikan dori, besoknya lagi ayam. Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada,” kata Hasan saat dihubungi, Senin, 6 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hasan, rotasi menu ini fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di SPPG masing-masing. Warga sekitar memasok bahan baku bervariasi, misalnya telur, ayam, atau ikan.
“Jadi menu standarnya memang sudah ditentukan. Tapi nanti kalau misalnya bahan baku yang tersedia, misalnya besok ikan, ya dia ikan lagi. Tapi tidak akan monoton terus-menerus seperti itu,” kata Hasan.
Di samping lauk, di beberapa daerah bisa mengganti jenis karbohidratnya. Hasan mengatakan daerah khusus bisa mengganti beras dengan karbohidrat lain. “Sementara ini, sejauh ini dari titik-titik yang ada ini, kan bahan pokoknya masih nasi atau beras,” kata Hasan.
Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak pelaksanaan makan bergizi gratis. Hasan mengatakan belum ada jadwal atau titik mana yang akan dikunjungi. Namun, kata dia, Prabowo berpesan akan mengunjungi titik makan bergizi gratis secara mendadak. “Jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” kata Hasan.
Hasan mengatakan belum bisa menyampaikan evaluasi pelaksanaan karena baru digelar hari pertama. Evaluasi akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional.
Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Prabowo digelar serentak hari ini. Program ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi di Indonesia dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Badan Gizi Nasional, lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasikan program ini, merilis 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur umum. SPPG tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.
SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
Foto 
