Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menjadi harapan terakhir dalam mewujudkan berjalannya proses pemerintahan yang demokratis di era kepempimpinan Prabowo Subianto, 20 Oktober mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan keberadaan PDIP di luar pemerintahan akan mewujudkan fungsi check and balances pemerintahan, mengingat posisi partai banteng sebagai partai politik pemenang di pemilihan legislatif lalu, serta kadernya yang menjadi Ketua DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Secara posisi, PDIP adalah partai yang paling kuat untuk mengimbangi dan mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo," kata Usep saat dihubungi, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Menurut Usep, meski jalan yang harus ditempuh PDIP amat berat untuk menjadi partai di luar pemerintahan. Akan tetapi, sikap PDIP akan menjadi investasi suara bagi kontestasi elektoral di 2029. Ia menyebut perolehan suara PDIP akan bertabur apabila mampu menjadi partai pengawas pemerintahan Prabowo Subianto.
"Sikap PDIP setelah pertemuan Prabowo-Mega akan jadi penentunya. Jika berani jadi oposisi, artinya PDIP bersama rakyat yang otomatis akan mempercayakan suaranya ke PDIP di 2029 nanti," ujar dia.
Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia perpolitikan. Hal ini merespons ihwal pertanyaan mengenai sikap PDIP yang akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau berada di luar pemerintahan.
"Semuanya masih memungkinkan. Nanti akan kami pikirkan itu," kata Djarot.
Mengenai pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Djarot mengatakan hal tersebut tengah dipersiapkan. Namun, ia belum menjawab lugas ihwal rincian waktu, tempat dan apa pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut.
"Silaturahim dan mungkin bicara soal masalah tantangan bangsa dan negara ke depan," ujar dia.
Adapun, PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang belum menyatakan sikap politik ihwal mendukung atau tidaknya pemerintahan Prabowo Subianto. Pada pemilihan presiden lalu, PDIP menjadi salah satu pesaing Prabowo yang mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.,
Di sisi lain, partai koalisi pesaing Prabowo di Pilpres 2024 lainnya seperti PKS, NasDem dan PKB telah menyatakan bakal mendukung pemerintahan Prabowo. Artinya, jika PDIP bergabung pemerintahan Prabowo akan menjadi pemerintahan yang absolut karena tidak adanya partai yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan.
Pada 9, Oktober lalu. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jika Prabowo tengah menyusun nomenklatur kementerian untuk kabinet pemerintahannya nanti. Ketika ditanya apakah akan ada menteri dari kader PDIP, Muzani tak menjawab terang-terangan.
"Tunggu, Insyaallah ada," ujar Muzani.
Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
