Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi mengusung politikus Partai Golkar, Airin Rachmi Diany, maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Banten 2024. Para petinggi Partai Golkar merespons.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, dia menghormati pilihan Airin yang maju Pilkada Banten 2024 dari PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kami hargai keputusan politik itu," ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2024.
Menurut dia, langkah yang diambil Airin merupakan suatu dinamika yang terjadi di internal partai beringin tersebut. Dia menambahkan, tidak ada warga negara yang boleh dibatasi hak politiknya.
"Kami enggak boleh membatasi hak politik setiap warga negara," kata Bahlil.
Ihwal status Airin di Golkar, Bahlil enggan menjawab secara lugas. "Yang jelas Ibu Airin adalah kader yang bagus dari Golkar. Ibu Airin adalah kader wanita yang luar biasa," ucap Bahlil.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Dia menilai partainya tidak bisa melarang Airin maju di Pilkada Banten bersama PDIP lantaran hak pribadi yang dijamin konstitusi.
Dia pun menyarankan agar Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Golkar tidak memberikan sanksi ke Airin.
"Saya mengusulkan kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apa pun kepada Bu Airin, karena itu haknya," kata Doli ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.
Ia menyebut telah menyampaikan saran itu ke Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan, bahwa partainya tidak bisa melarang kadernya apabila dicalonkan oleh partai lain.
"(Terlebih) dia memenuhi syarat secara undang-undang sebagai calon gubernur, itu kan enggak bisa kami hambat," ujarnya.
Meski begitu, Doli mengungkapkan, Golkar memiliki aturan yang harus ditaati oleh seluruh kader partai. Aturan itu menyatakan bahwa kader yang diusung oleh partai lain tidak boleh menggunakan atribut partai untuk kampanye.
"Golkar punya aturan, bahwa yang bisa menggunakan atribut-atribut partai di dalam kampanye adalah pasangan calon yang memang diberikan dukungan secara formal," ucapnya.
Karena itu, Doli mengatakan bahwa partainya tidak mengizinkan Airin memakai atribut Golkar selama berkampanye untuk Pilgub Banten. Sebab, katanya, Airin tidak mendapatkan dukungan secara formal dari Golkar, melainkan dari partai lain yakni PDIP.
Ia mengungkapkan, aturan ini juga berlaku bagi kader partai berlogo pohon beringin lainnya, yang maju ke kontestasi Pilkada tanpa dukungan formal dari Golkar.
Diketahui, PDIP mengusung pasangan Airin-Ade Sumardi sebagai calon gubernur-calon wakil gubernur di Pilkada Banten 2024. Penyerahan dukungan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diadakan di kantor DPP PDIP pada Senin, 26 Agustus 2024.
Di Pilgub Banten, Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
CICILIA OCHA | NOVALI PANJI NUGROHO
Foto 
