Terabas Aturan Tiket tanpa Payung Hukum

Pemerintah Provinsi NTT dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam menetapkan kebijakan kenaikan tarif tiket serta penunjukan PT Flobamor sebagai pengelola Taman Nasional Komodo. Kendali ada di pemerintah pusat.

6 Agustus 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Presiden Joko Widodo meresmikan dan meninjau penataan Pulau Rinca di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 21 Juli 2022. BPMI Setpres/Lukas

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

DPRD Nusa Tenggara Timur akan memanggil pemerintah provinsi perihal kenaikan tarif tiket Taman Nasional Komodo menjadi Rp 3,75 juta.
Jika pemerintah menunjuk PT Flobamor untuk menjual paket wisata tanpa adanya peraturan daerah, kutipan atas besaran harga tiket yang naik dianggap pungli.
Faktor mogok massal warga Labuan Bajo dianggap justru karena adanya kebijakan dari pemerintah provinsi.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memanggil Pemerintah Provinsi NTT perihal kebijakan kenaikan tarif tiket Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp 3,75 juta. Dewan, dalam rapat dengar pendapat nantinya, juga memanggil PT Flobamor selaku badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola pariwisata di kawasan Taman Komodo.