Peneliti LSJ FH UGM: Dampak Negatif Hapus Presidential Threshold Bisa Munculkan Pemimpin Demagog, Apa Artinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK secara resmi menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen yang tertuang dalam putusan nomor perkara 62/PUU-XXII/2024.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan putusan, pada Kamis, 2 Januari 2025.

Penghapusan presidential threshold sebesar 20 persen tersebut mendapatkan tanggapan dari Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial atau Center for Law and Social Justice (LSJ), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Markus Togar Wijaya. Selain menjadi angin segar bagi demokrasi, penghapusan presidential threshold juga memberikan dampak negatif.

Markus mengatakan, penghapusan ini melahirkan calon pemimpin demagog. 

“Hilangnya presidential threshold akan berpotensi membuat gelanggang pilpres bisa diisi lebih dari dua calon presiden dan wakil presiden. Artinya, sebagai masyarakat kita dihadapkan pada potensi kemunculan calon pemimpin demagog. Demagog artinya seorang yang pandai menghasut, memproduksi janji-janji manis, rakus terhadap nafsu kekuasaan daripada akal sehat, dan pandai menjilat,” kata Markus kepada Tempo.co, pada Ahad, 5 Januari 2025

Markus mengungkapkan, untuk mengatasi kelahiran calon pemimpin demagog, masyarakat perlu mempertajam kecerdasan. Sebab, calon pemimpin dapat memiliki latar belakang apa pun, tetapi harus melalui tahap pengujian setiap idenya. 

Pemimpin Demagog

Berdasarkan garuda.kemdikbud.go.id, demagog adalah prototipe perayu massa. Demagog bisa menyesuaikan diri dalam situasi paling membingungkan dengan menampilkan wajah sebanyak kategori sosial rakyatnya.

Pemimpin demagog bisa menampilkan kepada rakyat berbagai peran sehingga membuat tindakannya efektif di dalam situasi beragam. Dengan cara ini, demagog akan meyakinkan kepada rakyat bahwa ia berpikir dan merasakan penderitaan sama. Demagog tidak menegaskan pendapat pribadi, tetapi pernyataannya mengalir bersama pendapat pendukungnya.

Demagog mengandalkan kelenturan wacana yang dibangun melalui khazanah politik ambigu agar dapat ditafsirkan sesuai harapan rakyat.

Kehadiran pemimpin demagog bisa mengancam stabilitas politik karena tindakan yang ditampilkan ke publik adalah “moralitas artifisial”. Pemimpin demagog seolah-olah mendadak menjadi orang baik, menunjukkan diri sebagai orang bermoral, rapi menutupi cacat celahnya, dan tampil seakan-akan peduli kepada rakyat dengan kebijakan yang dibuatnya. Moralitas palsu ini kerap menjadi topeng yang dikenakan untuk menutupi kemunafikan dan kebobrokan pemimpin demagog.

Dikutip journal.iftkledalero.ac.id, dalam taraf lebih ekstrem, pemimpin demagog cenderung bersikap tiran karena hubungannya sangat dekat dengan rakyat. Akibatnya, rakyat dijadikan sebagai massa yang tidak dapat berpikir kritis lagi.

Saat rakyat kehilangan kemampuan berpikir kritis, pemimpin demagog akan melancarkan kebijakannya. Rakyat akan didikte dan dibuat patuh kepada pemimpin demagog. Defisit demokrasi pun terjadi karena demagog memelintir kebohongan sampai dipercaya menjadi kebenaran. 

Para demagog selalu berusaha untuk mengkooptasi, merendahkan, menghindari kerangka kerja lembaga yang menopang demokrasi. Rakyat tidak lagi mendapatkan ruang untuk berekspresi dengan bebas karena seluruh kendali pemerintahan diatur langsung oleh pemimpin demagog. Atas dasar tersebut, peneliti LSJ FH UGM, Markus, menilai bahwa penghapusan presidential threshold dapat melahirkan pemimpin demagog yang merusak demokrasi. 

Raihan Muzzaki turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Peneliti LSJ FH UGM: Penghapusan Presidential Threshold Buat Kartelisasi Politik Jadi Minim