Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengkritik pelaksanaan retret kepala daerah. Ia menilai tujuan dari retret tersebut tidak jauh-jauh dari upaya sentralisasi kekuasaan agar para kepala daerah mengikuti semua keinginan pemerintah pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Retret itu sentralistik. Keinginannya untuk (kepala daerah) memahami pemerintah pusat, bukan (pemerintah pusat) memahami persoalan-persoalan yang ada di daerah,” kata Ray ketika ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ray menduga adanya niatan tersebut tidak terlepas dari latar belakang Presiden Prabowo Subianto sebagai prajurit militer. Prabowo, kata Ray, ingin memegang komando penuh atas pemerintahan, termasuk memastikan program pemerintah pusat bisa berjalan di daerah.
“Lagi-lagi nggak lepas dari cara pandang Prabowo bahwa segala sesuatunya itu komando. Nah, komandonya adalah presiden,” ucapnya.
Selain sentralistik, Ray juga menilai kegiatan retret tersebut kental dengan kultur militer. Mulai dari pelatihan baris-berbaris, jadwal bangun dan tidur, hingga ketentuan penggunaan seragam selama retret tersebut berlangsung.
Kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan mengikuti retret di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan yang akan berlangsung sepekan pada 21-28 Februari 2025 tersebut akan diikuti oleh 481 kepala daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan ada tiga materi inti yang akan didapat oleh para kepala daerah yang dinyatakan menang di Pilkada 2024 itu. Dia berujar materi retret itu akan berfokus pada penyatuan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah.
Bima mengungkapkan para peserta retret kepala daerah diminta memakai baju Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena kepala daerah telah memilikinya. Wamendagri menyebutkan para kepala daerah akan memakai seragam Satpol PP pada salah satu hari acara pembekalan tersebut.
“Semua kepala daerah itu punya seragam atau pakaian dinas lapangan Satpol PP," kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 17 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Sapto Yunus ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
