Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Keputusan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Dikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 itu akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan penerapan SPMB merupakan wujud evaluasi dan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. “Praktik pelaksanaan PPDB 2017-2024 yang di dalamnya kami menemukan beberapa permasalahan untuk kita perbaiki,” kata Mu'ti dalam agenda taklimat media yang digelar di kantornya di Jakarta Pusat pada Senin, 3 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain mengganti istilah PPDB menjadi SPMB, melalui Permen tersebut pemerintah juga mengubah salah satu jalur penerimaan di dalamnya, yakni dari zonasi menjadi domisili. Berikut beberapa perbedaan aturan yang diberlakukan pada jalur zonasi dan jalur domisili.
Acuan yang Digunakan Sekolah
Beberapa waktu sebelumnya, Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar-Lembaga Kemendikdasmen Biyanto mengatakan bahwa ihwal acuan utama bagi sekolah, PPDB Zonasi didasarkan pada dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga (KK). Sementara pada SPMB, seleksi akan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak antara sekolah dengan rumah alias domisili.
Jalur penerimaan zonasi mengacu pada jarak satuan pendidikan dengan alamat yang tertera di kartu keluarga dalam wilayah administrasi yang sama, sedangkan jalur domisili mengacu pada wilayah administratif yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Meski tetap dibutuhkan, dokumen kependudukan tidak lagi menjadi tolok ukur utama pada penerimaan jalur domisili, karena dinilai rentan akan manipulasi.
Dengan aturan ini, calon peserta didik diharapkan dapat menikmati layanan pendidikan yang lebih dekat dengan tempatnya tinggal, sekali pun berbeda wilayah administratif. “Misalnya banyak warga Jawa Tengah yang tinggal di Blora, itu kan lebih dekat ke Bojonegoro, yang itu lintas provinsi. Nah dalam sistem ini dimungkinkan murid yang dari Blora itu belajar di Bojonegoro kalau memang daya tampungnya itu ada,” ujar Mu’ti dalam paparannya di agenda taklimat media.
Penentuan Cakupan Wilayah
Dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur PPDB, tertulis pada pasal 18 ayat (3) bahwa sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal. Kemudian, disebutkan pada pasal 20 ayat (2), penetapan zonasi harus memperhatikan tiga hal, yakni sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
Sementara itu, pada SPMB jalur domisili, Pemda melakukan penetapan dengan tiga pilihan metode, yakni berdasarkan wilayah administratif (rayonisasi) yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan, berdasarkan radius satuan pendidikan atau sekolah ke wilayah administratif terkecil domisili murid, atau metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Khusus untuk SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan murid baru dapat diperluas sampai dengan wilayah administratif (rayonisasi) kabupaten/kota. Sementara itu, penetapan wilayah penerimaan murid baru pada sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pemerintah daerah.
Jumlah Kuota
Jumlah kuota untuk jalur domisili SPMB juga memiliki perbedaan dari sistem zonasi PPDB sebelumnya. Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) persentase kuotanya menurun, sementara perubahan ini tidak terjadi pada kuota untuk jenjang sekolah dasar (SD).
Berikut rinciannya:
- Jalur domisili SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung sekolah (sama dengan sebelumnya).
- Jalur domisili SMP paling sedikit 40 persen dari daya tampung sekolah (sebelumnya paling sedikit 50 persen).
- Jalur domisili SMA paling sedikit 30 persen dari daya tampung sekolah (sebelumnya paling sedikit 50 persen).
Foto 
