Perindo Minta Putusan Masa Jabatan Wapres Dipercepat

JAKARTA – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) segera mengeluarkan putusan terhadap uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mereka menilai putusan Mahkamah akan menentukan pemilihan nama wakil presiden bagi Presiden Joko Widodo sebelum batas akhir pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada 10 Agustus mendatang. "Kami hanya meminta prioritas, mengingat waktunya sudah cukup mepet," kata kuasa hukum Perindo, Ricky Kamargono, seusai sidang perbaikan permohonan, kemarin. "Harapannya, antara 4 dan 10 Agustus 2018 sudah muncul putusan."

Dalam perkara Nomor 60/PUU-XVI/2018 tersebut, Perindo meminta MK menghapus frasa "tidak berturut-turut" pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu. Partai yang didirikan Harry Tanoesoedibjo itu menilai pasal tersebut mempersulit Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali maju untuk jabatan yang sama atau mendampingi Joko Widodo dalam Pemilu 2019.

Penyebabnya, Kalla pernah menjadi wakil presiden pada periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat atau pada 2004-2009. Perindo menyatakan pasal tersebut seharusnya melarang seseorang menjabat presiden atau wakil presiden lebih dari dua masa jabatan yang berturut-turut saja. Pasal 169 huruf n Undang-UndangPemilu itu dinilai melanggar hak warga negara seperti dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Kalaupun ditolak, Jokowi masih bisa memilih (nama calon wapres) yang lain. Kami hanya menghormati putusan MK. Kami serahkan sepenuhnya karena ini kewenangan majelis," kata Ricky.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi tersebut melalui kuasa hukum Irman Putra Sidin. Kalla mengklaim pengajuan dirinya sebagai pihak terkait ini bukan upaya haus akan ambisi kekuasaan atau ngoyo ikut dalam Pemilu 2019. Dia mengklaim hanya ingin memberikan kepastian hukum terhadap aturan yang multitafsir tersebut. "Kalau tidak selesai sekarang (diuji materi), maka (Pasal 169 huruf n) akan tetap jadi misteri untuk lima tahun berikutnya," kata Irman.

Enam akademikus dan pegiat demokrasi juga mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi ini. Mereka adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember (Puskapsi), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako), Pusat Kajian Hukum dan Demokrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Puskahad); Jimmy Zeravianus Usfunan, dosen hukum tata negara Universitas Udayana; serta Oce Madril, dosen hukum administrasi negara Universitas Gadjah Mada.