Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i mengatakan, terdapat kemungkinan sekolah diliburkan selama bulan puasa pada Ramadan 2025. Hal ini ia sampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski dirinya mengatakan belum ada keputusan internal terkait hal tersebut, wacana pemberlakuan libur Ramadan menimbulkan perdebatan di masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan, misalnya, menilai pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal jika memberlakukan libur sekolah selama puasa Ramadan. Edi menilai semangat dari momentum Ramadan hanya akan dirasakan oleh siswa-siswi muslim. Sehingga, kata dia, jangan sampai kebijakan ini memicu ketidaknyamanan bagi siswa-siswi beragama lain.
Kemudian, menurut Edi, wacana libur ini harus dilengkapi dengan perencanaan kurikulum. Apabila selama selama satu bulan itu yang difokuskan adalah pendidikan agama, Edi menilai perlu kebijakan yang memayunginya dengan mempertimbangan mata pelajaran lain.
Senada, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai wacana itu masih harus dikaji dan dianalisis. Dengan analisis itu, kata dia, maka bisa diketahui sisi positif dan negatif terhadap wacana kebijakan libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadan.
Salah satu yang ia soroti dari wacana tersebut ialah perihal target kegiatan belajar mengajar. Dia mengkhawatirkan adanya permasalahan ihwal target pembelajaran yang belum tercapai bila sekolah diliburkan satu bulan selama Ramadan.
Meski begitu, Ledia menilai pihak sekolah bisa berkreasi untuk mengantisipasi hal tersebut. "Maka di bulan-bulan di pekan pertama, ada pembelajaran akademis tapi juga ada ibadah. Tinggal proporsional dan itu kreativitas sekolah sendiri," ucapnya, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai rencana libur sekolah sebulan saat Ramadan tidak perlu diterapkan. Dia mengatakan konsep dari kebijakan itu belum jelas.
"Saya kira nggak perlu ya. Karena libur Ramadan itu belum jelas konsepnya lah," kata dia di acara talkshow dengan ketua OSIS SMA sederajat se-Daerah Khusus Jakarta di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Januari 2025.
Menurut Cak Imin, sapaan Muhaimin, sebaiknya pembelajaran di sekolah tetap berjalan sebagaimana biasanya. Puasa, kata ketua Partai Kebangkitan Bangsa ini, seharusnya tidak menghentikan semua kegiatan bagi para siswa. "Bukan hanya kelamaan (liburnya), puasa itu seperti kebiasaan sehari-hari," ujarnya.
Adapun untuk saat ini, terdapat tiga opsi mekanisme libur lebaran yang banyak berputar di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang mengatakan tengah mempertimbangkan ketiga opsi tersebut sebagai upaya melibatkan masyarakat ke dalam pembentukan sebuah kebijakan.
Opsi pertama, ada yang mengusulkan libur diterapkan secara penuh selama satu bulan. Usulan ini dibarengi ide untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.
Opsi kedua, yakni menerapkan libur sebagaimana skema libur yang masih diterapkan hingga Ramadan terakhir pada tahun lalu. Ia menjelaskan, pada opsi kedua, hari libur diterapkan pada dua atau tiga hari hingga empat sampai lima hari di awal dan akhir Ramadan.
Sementara itu, opsi ketiga adalah meniadakan libur Ramadan sama sekali. Artinya, para pelajar hanya akan mendapat jatah libur sebagaimana libur pekanan yang diterapkan sekolah pada hari-hari biasanya.
“Nah, tapi intinya itu semua usulan-usulan yang ada di masyarakat. Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik,” kata Mu'ti ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta Pusat pada Senin, 13 Januari 2025.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu panggilan rapat dari Kemenag untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Ia menargetkan keputusan mengenai pemberlakuan libur Ramadan di tahun ini akan ditetapkan dalam waktu dekat. “Insya Allah secepatnya, mudah-mudahan dalam pekan ini,” kata dia.
Pilihan Editor: Jubir: Prabowo Sejak Awal Terbuka jika PDIP Masuk Pemerintahan