Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah mitigasi untuk tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Setelah Revisi UU TNI: Tentara Masuk Kampus
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno mengatakan Presiden Prabowo sudah sejak jauh-jauh hari mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangan resmi tertulis PCO pada 3 April 2025.
Pada Rabu, 2 April 2025, Donald Trump resmi menaikkan tarif impor sedikitnya 10 persen ke negara. Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Noudhy menjelaskan tiga gebrakan yang dimaksud antara lain memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.
Noudhy menuturkan, perluasan mitra dagang Indonesia dilakukan dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.
“Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral,” ujarnya.
Ia mengatakan Indonesia juga telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
Perjanjian tersebut mencakup 27 persen perdagangan global serta akses ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global. Indonesia juga memiliki beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.
Dalam percepatan hilirasi sumber daya alam, kata Noudhy, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri. Salah satu contoh hilirisasi adalah sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai US$ 3,7 miliar pada tahun 2014 melonjak menjadi US$ 34,3 miliar pada tahun 2022.
Selain itu, pada 24 Februari 2025, Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia menuturkan Danantara dirancang untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam strategis di Indonesia.
“BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” ujar Noudhy.
Dengan langkah ini, kata dia, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Gebrakan ketiga adalah memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri. Noudhy mengatakan gebrakan ini akan memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Selain itu, Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan
lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.
Ia mengatakan upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Menurut dia, dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.
Presiden AS Donald Trump merilis kebijakan tarif impor baru yang dinamakan 'Reciprocal Tariffs' atau disingkat tarif Trump, pada 2 April 2025. Kebijakan ini akan memberlakukan tarif tambahan terhadap produk impor dari berbagai negara, tak terkecuali pada beberapa negara Asia, termasuk Indonesia.
Dalam pengumuman kebijakan perdagangan baru di Rose Garden Gedung Putih pada Rabu sore waktu setempat, Presiden Trump menyatakan AS akan menerapkan tarif impor minimum 10 persen untuk semua produk impor.
Selain itu, beberapa negara tertentu akan dikenakan tarif resiprokal (timbal balik) yang lebih tinggi sebagai bagian dari kebijakan baru ini. Besaran tarif Trump ke negara-negara Asia bervariasi. Kamboja menjadi negara Asia yang mendapatkan tarif paling tinggi. Sedangkan Singapura hanya terkena 10 persen. Adapun Taiwan dan Indonesia sama-sama dikenakan tarif 32 persen.
Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menjelaskan bahwa kebijakan tarif ini diterapkan untuk memperkuat posisi ekonomi internasional Amerika Serikat sekaligus melindungi tenaga kerja dalam negeri.
Achmad Giffary Mannan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
