Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Asep Saefuddin, memberikan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia. Sanksi itu berupa larangan Poltracking Indonesia untuk merilis hasil survei di Pilkada Jakarta tanpa seizin dan persetujuan dari Persepi.
“Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik, kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” kata Asep, pada 4 November 2024.
Asep dan pihaknya telah menyelidiki bahwa hasil sigi Poltracking Indonesia dam Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur Pilkada Jakarta yang waktunya hampir bersamaan berbeda jauh. Poltracking Indonesia tidak melampirkan data mentah asli sebanyak 2.000 sampel. Poltracking Indonesia juga belum bisa menunjukkan raw data asli tersebut karena sudah dihapus dari server. Selain itu, Poltracking Indonesia tidak dapat menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebanyak 1.652 dengan 2.000 data sampel yang dirilis ke publik.
Menurut Asep, tidak adanya penjelasan memadai tentang ketidaksesuaian tersebut membuat Dewan Etik tidak dapat menilai kesahihan data survei Poltracking Indonesia.
“Terhadap hal-hal itu, Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia,” katanya.
Profil Asep Saefuddin
Mengacu alumniipbpedia, Asep Saefuddin lahir pada 16 Maret 1957 di Garut, Jawa Barat. Ia menempuh pendidikan di Jurusan Statistik, Institut Pertanian Bogor (IPB). Selama berkuliah di IPB, ia terkenal sebagai aktivis kampus yang terwujud ketika menjabat sebagai Sekretaris Dewan Mahasiswa IPB dan dan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua DM-IPB.
Bahkan, ia juga menjadi penggagas Naskah Dramaga, gagasan perjuangan mahasiswa yang lebih konseptual, tidak sekadar aksi massa turun ke jalan. Gagasan ini membuat Asep pernah masuk tahanan Kodam Siliwangi saat pemerintahan Presiden Soeharto.
Presiden ICDF-Alumni (International Cooperation Development Fund, Taiwan) Indonesia ini melanjutkan pendidikan pascasarjana di Master dan Doctor of Philoshopy, University of Guelph, Kanada. Hasil pembelajaran pascasarjana ini membuat Asep mengusulkan membuat Strategic Planning IPB 2020.
Saat Rektor IPB dijabat oleh Prof Soleh Solahudin, ia mengorbankan diri untuk tidak melakukan banyak riset, asal kelak IPB menjadi institusi riset terkuat. Ia memberikan ide untuk membuat perencanaan strategi IPB menghadapi 2020 yang kemudian dituangkan dalam buku Renstra IPB 2020.
Selain menjadi Ketua Dewan Etik Persepi yang menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia, Asep Saefuddin juga pernah menduduki jabatan lain, yaitu Vice President Islamic Country Society of Statistical Science (ISSOSS), Ketua Yayasan Pembangunan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ), dan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Bahkan melalui kontribusinya ini, ia juga pernah ditunjuk menjadi juru selamat untuk pendanaan IPB berbasis APBN.
RACHEL FARAHDIBA R | NOVALI PANJI NUGROHO
Pilihan Editor: Poltracking Disorot, Ini Sosok Hanta Yuda Pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
