Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan AMC mengkritisi sedikitnya pertambahan jumlah Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri dari tahun ke tahun di Tanah Air. Menurut Furqan, nyaris di semua wilayah jumlah sekolah negeri terbatas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pertambahannya dari tahun ke tahun sangat minim, sehingga tidak mampu menampung jumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang mau masuk ke negeri,” kata Furqan dalam rilis tertulis, Senin, 24 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kondisi ini, kata Furqan, memicu bottle neck setiap tahun Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB). Furqan menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini hanya terbangun sekitar 255 SMA Negeri baru.
Furqan menuturkan sebagin wilayah di Pulau Jawa mengalami stagnansi pembanguan SMA Negeri. Di Jawa Timur, misalnya, pertumbuhan SMA baru mengalami stagnansi, di mana sejak awal masa pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa jumlah SMA masih 423 unit.
Hal serupa, kata Furqon, juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana jumlah SMA tetap 69 unit tidak bertambah sejak awal masa pemerintahan Gubernur Hamengkubuwono X. “Selama lima tahun terakhir," kata Furqan
Kemudian kondisi yang hampir sama juga terjadi di daerah Jawa Tengah, kata Furqon selama lima tahun terakhir pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya membangun 1 SMA Negeri baru. “Total SMA Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2022/2023 sejumlah 361 unit. Namun jumlah ini kurang satu unit dibandingkan akhir masa pemerintahan Ganjar Pranowo di periode pertama, yakni 362 unit," ujar Furqan.
Kondisi Jawa Barat juga tak luput dari perhatian. Furqan menyebutkan bahwa sejak awal Ridwan Kamil dilantik jadi gubernur, jumlah SMA Negeri di Jawa Barat mencapai 495 Unit. Di akhir masa pemerintahan Ridwan Kamil pada 2023 ini total SMA 514 unit. “Ada pertambahan 19 unit SMA Negeri baru semasa pemerintahan kang Emil,” ungkap Furqan.
Sedangkan di Banten, kata Furqan, sejak pemerintahan Gubernur Wahidin Halim 2017-2022 terbangun empat SMA Negeri baru. Lalu di DKI, periode 2017-2018 sudah ada 124 unit SMA Negeri di DKI. Di akhir pemerintahan Anies malah berkurang jadi 117 Unit.
Furqan mengatakan daerah luar Jawa, pertambahan jumlah sekolah juga tak signifikan. Misalnya, kata Furqan, di Sulawesi Selatan jumlah SMA Negeri stagnan di angka 335 Unit selama lima tahun terakhir.
Menurut Furqan, di Kalimantan Tengah dan Aceh jumlah SMA malah berkurang satu. “Tadinya 182 unit di Kalimantan Tengah, dan 395 unit di Aceh pada tahun ajaran 2018-2019,” kata dia.
Minimnya pembangun SMA Negeri baru itu, kata Furqon, berdampak pada daya tampung siswa baru. Furqon mencontohkan DKI Jakarta daya tampung SMA tahun 2023 ini cuma 28 ribu kursi, SMK 19 ribu kursi, sementara perkiraan jumlah murid barunya mencapai 139 ribu siswa.
"Jelas saja terjadi kisruh pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), karena fenomena bottleneck (leher botol). Jumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tidak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri," ungkap Furqan.
Pilihan Editor: Edy Rahmayadi Tolak Zonasi PPDB Sekolah, Menko PMK: Silakan Kalau Punya Sistem Lebih Bagus
Catatan Redaksi:
Ada revisi di paragraf 8 berita ini. Di bagian DKI, sebelumnya tertulis: Lalu di DKI Jakarta terbangun 124 unit baru di periode ajaran 2017-2018. "Adapun di DKI Jakarta pada akhir pemerintahan Anies Baswedan, jumlah SMA Negeri 117 Unit," ujarnya.
Kalimat itu seharusnya berbunyi: Lalu di DKI, periode 2017-2018 sudah ada 124 unit SMA Negeri di DKI. Di akhir pemerintahan Anies malah berkurang jadi 117 Unit.
Revisi dilakukan Senin, 24 Juli 2023, pukul 18.51 WIB. Redaksi mohon maaf atas kesalahan ini. Terima kasih.
Foto 
