Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga buka suara terkait pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Perintah penghematan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan atau Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Inpres ini memerintahkan pemotongan anggaran Rp 306,69 triliun dari total belanja negara yang sebesar Rp 3.621,3 triliun. Pemotongan itu terdiri atas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 50,59 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantas apa kata lembaga dan kementerian ihwal pemangkasan anggaran ini?
Polri
Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebenarnya menjadi salah satu lembaga yang tidak terkena efisiensi anggaran pada 2025. Korps Bhayangkara memiliki total pagu anggaran sebesar Rp 126,62 triliun. Angka itu menempatkan Polri sebagai instansi pemerintah dengan anggaran terbesar nomor dua setelah Kementerian Pertahanan.
Walau demikian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan instansinya ikut mendukung upaya efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengklaim bahwa Polri telah melakukan sejumlah cara untuk mengefisiensikan anggarannya.
“Seperti pengurangan atau pemotongan anggaran perjalanan dinas personel,” kata Trunoyudo kepada Tempo, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Langkah efektif lainnya dengan mengurangi kegiatan rapat ataupun seminar yang kurang urgensi. Polri juga, ujar dia, memanfaatkan teknologi digitalisasi, baik dalam proses administrasi maupun operasional. Dia berharap langkah penghematan itu bisa berdampak positif pada pelaksanaan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi efektifitas pelaksanaan tugas pokok Polri.
“Khususnya, tugas dalam menjaga serta memelihara keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat, juga penegakan hukum,” katanya.
BMKG
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG termasuk yang terkena pemangkasan anggaran. Tidak main-main, anggaran mereka dipotong 50,35 persen atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun. Menanggapi itu, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Prabowo. Alasannya demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi yang kompleks dan sewaktu-waktu dapat terjadi.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025, mengatakan pemotongan anggaran tersebut berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.
BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.
Bahkan ia menambahkan, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia sulit terlaksana, modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG yang terhenti termasuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100 persen tidak terwujud, dan keselamatan transportasi laut terganggu.
Dampak lanjutnya adalah dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, air menjadi terganggu, dukungan layanan untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana terganggu, peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN terganggu.
“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” kata dia.
Kementerian HAM
Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai mengklaim, pemangkasan anggaran di kementeriannya tidak punya dampak terhadap kinerja ataupun urusan operasional di kantor. Dia menuturkan, para pegawai Kementerian HAM tetap bekerja seperti biasa di kantor, meski anggaran kementeriannya dipangkas.
“Kantor Kementerian HAM kerja seperti biasa, normal. Saya sudah tahu Presiden itu sangat bijaksana,” ujar Natalius Pigai saat dihubungi pada Sabtu, 8 Februari 2025.
Kementerian HAM merupakan salah satu kementerian atau lembaga yang terkena pemangkasan anggaran. Anggaran kementerian yang dipimpin Natalius Pigai dipangkas sebesar Rp 83,4 miliar, dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM percaya dengan instruksi Presiden Prabowo perihal pemangkasan anggaran.
“Presiden tidak mungkin mengambil keputusan untuk membawa bangsanya masuk jurang yang salah,” ucap Natalius.
Kementerian ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan mengenai pemangkasan anggaran adalah urusan Kementerian Keuangan. Bahlil mengatakan Kementerian ESDM menghormati keputusan Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran 2025.
Sementara menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, lembaganya akan menyesuaikan kegiatan-kegiatan di lapangan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Hal tersebut, kata dia, menyusul keluarnya Instruksi Presiden atau Inpres tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“Kami sedang menyesuaikan kegiatan-kegiatan, fokus dengan ketersediaan energi secara nasional. Ketahanan energi,” ucap Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Kemenko PMK
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyamakan tolok ukur ketahanan kementerian dengan perusahaan swasta. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas perintah Presiden Prabowo soal pemangkasan anggaran. Ia menilai resiliensi suatu institusi dapat diukur berdasarkan efisiensi yang dilakukan.
“Kalau misalnya kita ini dalam kehidupan swasta, perusahaan yang survive adalah perusahaan yang efisien, tentu saja kita juga demikian,” kata Pratikno ketika ditemui di area kantornya di Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Februari 2025.
Lebih lanjut Pratikno menyatakan, pada prinsipnya, hak rakyat yang dititipkan ke negara harus kembali lagi seluruhnya kepada rakyat. Menurut dia, efisiensi yang dilakukan pada penganggaran biaya operasional merupakan cara cerdas dan sebuah wujud kreativitas yang dilakukan dalam menjaga prinsip tersebut.
“Oleh karena itu PMK mendefinisikan diri menjadi smart ministry, kami produktif ya melayani masyarakat secara maksimal mencapai Key Performance Indicator (KPI) yang tinggi tapi dengan cara yang smart, cara smart itu adalah cara yang cerdas sekaligus efisien,” tuturnya.
Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memangkas anggaran Kementerian Dalam Negeri atau.Kemendagri hingga 57,46 persen untuk 2025. Pemangkasan ini berdasarkan perintah Presiden Prabowo agar setiap kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran belanja dalam APBN serta APBD.
Semula, anggaran Kemendagri untuk 2025 sebesar Rp 4.792.328.518.000. Tito mengumumkan efisiensi sebesar Rp 2.753.693.000.000 sehingga sisa pagu Kemendagri kini hanya Rp 2.038.635.518.000. “Atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Februari 2025.
Kemenko PM
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau PM Muhaimin Iskandar menyatakan telah menindaklanjuti keputusan Presiden Prabowo untuk pemangkasan anggaran kementeriannya pada tahun ini. Adapun total efisiensi anggaran Kemenko PM mencapai Rp 65 milyar.
“Di kementerian saya dari Cuma Rp 130 miliar anggaran kami, dipotong Rp 65 miliar. Tapi kami happy,” ujar Cak Imin -sapaan Muhaimin, ketika ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Hussein Abri Dongoran, Novali Panji Nugroho, M. Raihan Muzzaki, Hanin Marwah, Nabiila Azzahra, Fransisca Christy Rosana, Ghoida Rahmah, dan Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
