Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR mengapresiasi sekaligus prihatin dengan pemangkasan anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga 57,42 persen. Pemangkasan tersebut berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda awalnya memberi apresiasi pada Kemendagri atas serapan anggaran yang hampir mencapai 97 persen dan serapan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sampai 98,01 persen. “Di sisi yang lain kami apresiasi sekaligus agak bersedih, karena efisiensi anggaran tahun 2025 mencapai 57,42 persen,” kata Rifqinizamy dalam rapat kerja Komisi II dengan Kemendagri dan BNPP di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia juga menyorot nilai tukar rupiah yang kian tertekan terhadap dolar Amerika Serikat yang kini mencapai lebih dari Rp 16 ribu per dolar. Menurut dia, Indonesia telah memasuki krisis ekonomi jika menggunakan standar Bank Dunia.
Politikus NasDem itu lantas memaklumi langkah Prabowo melakukan efisiensi anggaran. “Oleh karena itu, Komisi II DPR RI menunggu revisi anggaran tahun 2025 dari Kemendagri,” kata dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memangkas anggaran Kemendagri hingga 57,46 persen untuk 2025 atas perintah Prabowo kepada semua K/L. Semula, anggaran Kemendagri adalah sebesar Rp 4.792.328.518.000. Tito mengumumkan efisiensi sebesar Rp 2.753.693.000.000 sehingga sisa pagu Kemendagri kini hanya Rp 2.038.635.518.000. “Atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR.
Adapun Tito melakukan efisiensi di kementeriannya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Surat itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres itu dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari lalu.
Tito berkata surat dari Menkeu Sri Mulyani itu telah memberi pedoman bagi K/L tentang biaya apa saja yang harus dipangkas. Kemendagri kemudian membuat simulasi efisiensi anggaran dengan memangkas dana untuk 16 item kebutuhan. “Dalam waktu yang pendek kami melakukan exercise,” ujarnya.
Efisiensi anggaran di Kemendagri mencakup pemangkasan biaya alat tulis kantor hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,90 persen; rapat, seminar dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,50 persen; serta pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis (bimtek) 29 persen. Selain itu, honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas hingga 40 persen. Kemudian anggaran percetakan dan souvenir dihemat 75,90 persen; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,30 persen; lisensi aplikasi 21,60 persen; dan jasa konsultan 45,70 persen.
Selanjutnya, bantuan pemerintah mengalami efisiensi 16,70 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,20 persen; perjalanan dinas 53,90 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,30 persen; dan belanja lainnya 59,10 persen.
Sementara itu, pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun ini akan dihemat Rp 150.800.000.000 dari jumlah semula Rp 267.135.531.000. Tito mengatakan BNPP sedang menjalankan simulasi yang lebih rinci tentang pemangkasan ini. “Diefisiensikan menjadi Rp 150 miliar lebih atau efisiensinya sebesar 56,45 persen,” ucap Tito.
Foto 
