Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada pembahasan mengenai siapa saja yang akan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hal ini disampaikan Dasco merespons pertanyaan soal Yusril Ihza Mahendra yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) karena akan terlibat dalam pemerintahan Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Mengenai pertanyaan soal Pak Yusril, kami kan sampai saat ini belum tahu mengenai siapa dan tempatnya di mana mengenai kementerian-kementerian yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo,” ujar Dasco di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024.
Dasco menyebut, hingga saat ini pihaknya masih fokus mengkaji program-program Prabowo-Gibran ke depan. “Karena sampai saat ini kita masih dalam hal pekajian program unggulan dari presiden terpilih,” tuturnya.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PBB dalam acara Musyawarah Dewan Partai (MDP) di kantor pusat partai, Jakarta, Sabtu malam, 18 Mei 2024.
Dilansir dari Tempo, Yusril menyampaikan alasannya mundur sebagai ketua umum karena ingin beristirahat dari kepengurusan partai politik. Yusril menyampaikan bahwa dirinya telah memimpin PBB sejak partai itu berdiri pada awal Reformasi pada 1998.
Yusril melanjutkan meskipun mundur sebagai ketua umum, dia tetap aktif di dunia politik dalam kapasitasnya sebagai akademisi dan politikus senior. Dia menambahkan aktivitas politiknya ke depan bakal di luar partai, yang artinya dia bertindak atas nama pribadi.
Dia meyakini dengan berada di luar partai dia bakal lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memecahkan persoalan bangsa, termasuk membangun hukum dan demokrasi di Indonesia.
Pengunduran Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada beberapa waktu lalu itu diterima dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP (Dewan Pengurus Pusat) PBB di Jakarta, pada Sabtu, 18 Mei 2024.
MDP kemudian melanjutkannya dengan pemilihan penjabat (Pj) ketua umum. MDP sebagai lembaga tertinggi dalam struktur organisasi PBB memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penting, termasuk melakukan perubahan terbatas pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memilih Penjabat Ketua Umum jika Ketua Umum yang dipilih oleh Muktamar berhalangan tetap.
ADINDA JASMINE
