Respons Eri Cahyadi dan Pramono Anung Soal Wacana Prabowo Gelar Retreat Kepala Daerah

PRESIDEN Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan atau retreat. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025, mengatakan pembekalan untuk kepala daerah akan menyerupai retreat kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, 24-27 Oktober 2024.

Pada retreat Kabinet Merah Putih di Magelang itu, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus dan staf khusus presiden mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi.

Yusril mengatakan seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya memiliki persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Menurut Yusril, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat.

Namun jadwal retreat kepala daerah itu bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Karena itu, pemerintah saat ini sedang membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Rencana pembekalan itu mendapat tanggapan dari sejumlah kepala daerah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Kami Siap dan Mendukung

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendukung program pembekalan kepala daerah terpilih yang digagas Presiden Prabowo, setelah sebelumnya diterapkan kepada para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

“Wacana tersebut relevan dengan program serupa yang pernah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 2023. Kala itu, Surabaya menggelar pendidikan kebangsaan bagi Kepala Perangkat Daerah (PD) terpilih. Syukur alhamdulillah, kemarin saya juga sempat mendapat informasi dari Pak Wamendagri (Wakil Menteri Dalam Negeri) saat beliau ke Surabaya," kata Eri saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin, 13 Januari 2025.

Eri menuturkan, pada 2023, Pemkot Surabaya melaksanakan program serupa bagi Kepala PD yang baru dilantik. Program tersebut bertujuan memperkuat semangat kebangsaan para pejabat meski kemudian dihentikan pada 2024 karena adanya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

“Setelah Pak Presiden terpilih dilantik, beliau melakukan hal seperti ini. Berarti apa yang dilakukan pemerintah kota waktu itu untuk memberikan semangat kebangsaan bagi kepala dinas, alhamdulillah terbukti," ujar politikus PDIP ini.

Padahal, kata dia, dahulu ada yang menganggap aneh program pendidikan dan pelatihan (diklat) kebangsaan yang dijalankan Pemkot Surabaya bagi Kepala PD. Namun langkah ini justru juga diterapkan oleh pemerintah pusat untuk menggugah semangat kebangsaan.

“Ternyata sama yang dilakukan (pemerintah pusat). Karena kita ingin menunjukkan bahwa dengan seperti ini adalah kebangsaan. Dan dengan model yang nanti dilakukan untuk kepala daerah, kami siap, kami mendukung itu,” tuturnya.

Dia menegaskan retreat kebangsaan ini penting untuk membangun jiwa kepemimpinan yang mengayomi dan melayani masyarakat. Menurut dia, kepala daerah perlu menempatkan semangat kebangsaan di atas kepentingan pribadi.

“Yang terpenting adalah, siapa pun yang terpilih, ketika sudah menjadi pemimpin, jiwa kebangsaan harus jauh lebih tinggi dari jiwa pribadinya. Kita dilahirkan sebagai pemimpin itu untuk mengayomi, melayani, dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” kata dia.

Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung: Saya akan Ikut

Adapun Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, bakal mengikuti pembekalan bersama seluruh kepala daerah terpilih di Akademi Militer atau Akmil Magelang yang akan digelar oleh Presiden Prabowo.

Gubernur terpilih Jakarta periode 2025-2029, Pramono Anung saat menghadiri acara Pesta Rakyat Menyambut Kemenangan Mas Pram-Bang Doel bersama Sahabat Pram yang berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu, 11 Januari 2025. TEMPO/Ilham Balindra

“Kalau memang diinikan oleh presiden, tentunya saya akan ikut," katanya ketika ditemui usai menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru di GPIB Immanuel, Jakarta, Jumat malam, 10 Januari 2025.

Agenda pembekalan ini ditujukan untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pramono mengatakan wacana retreat seluruh kepala daerah terpilih ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Pokoknya apa yang diatur oleh pemerintah pusat, pasti saya ikut," ucap politikus PDIP ini.

Novali Panji Nugroho, Hendrik Yaputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Prabowo dan Menkomdigi Bahas Strategi Lindungi Anak di Ruang Digital hingga E-Government