Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya tidak akan ikut-ikutan dalam kisruh pemilihan ketua Palang Merah Indonesia atau PMI yang melibatkan dua kader seniornya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Apa kata dunia nanti partai politik ikut-ikut urusan kemanusiaan,” kata Sarmuji kepada wartawan di gedung DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat 20 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sarmuji mengatakan partai beringin itu tidak memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses pemilihan ketua umum organisasi itu dengan dalih tak ingin ada kesan kepentingan politik di dalamnya. “Padahal kita sama-sama ingin menjaga agar PMI ini tetap setia pada tugasnya, pada misinya,” kata dia.
Sarmuji mengatakan Golkar menghindari untuk masuk ke dalam urusan organisasi kemanusiaan itu meskipun terdapat kisruh pemilihan pemimpin yang melibatkan Jusuf Kalla dan Agung Laksono selaku politikus senior partai itu. “Untuk PMI kita enggak ikut-ikut ya apalagi kita partai politik dia organisasi kemanusiaan,” ujarnya.
Pemilihan Ketua Umum PMI sempat diwarnai dualisme, yakni kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono. Dalam sidang pleno kedua Munas PMI ke-22 pada Ahad, 8 Desember 2024, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu kembali terpilih menjadi Ketum PMI periode 2024-2029. Ketua Panitia Munas PMI Fachmi Idris mengatakan, JK adalah satu-satunya calon yang memenuhi syarat.
Adapun Agung yang juga mencalonkan diri sebagai Ketum PMI disebut tidak mencapai ambang batas 20 persen dari jumlah suara sah. Namun, Agung menilai keputusan panitia tersebut tidak kompeten dan tidak adil.
Ia mengklaim telah mengantongi dukungan 240 dari 329 peserta Munas, yang menurutnya telah melampaui ambang batas dukungan 20 persen. Agung menjelaskan bahwa pencalonannya bertujuan membawa suasana pembaruan dalam tubuh PMI.
Merasa tidak diakomodasi dalam munas resmi, kubu pendukung Agung memutuskan untuk menggelar munas tandingan di Hotel Sultan, Jakarta, pada Ahad, 8 Desember 2024. Agung terpilih sebagai Ketum PMI versi munas tandingan ini. Agung kemudian melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat (PP) PMI pada Rabu malam, 18 Desember 2024.
Sementara itu, Jusuf Kalla menegaskan tak ada lagi dualisme kepemimpinan di tubuh PMI, alias tak ada PMI tandingan. JK hari ini melantik pengurus PMI Pusat masa bakti 204-2029 di Markas Pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 Desember 2024. "Tidak ada yang disebut ada PMI tandingan, karena pertandingan sudah berakhir, semuanya sudah berakhir," kata dia. "Adanya kelompok juga berasal dari mantan pengurus yang kita pecat, yang kemudian dengan kelompok yang diketuai oleh Pak Agung Laksono dan kawan-kawan."
Dia mengatakan, masalah tersebut telah diselesaikan, karena tak mungkin ada dua PMI di Indonesia. JK menyatakan, kepemimpinannya sudah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melalui surat keputusan yang diterima Jumat pagi.
Annisa Febiola dan Advist Khoirunikmah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
