Respons Muhammadiyah dan PBNU atas Wacana Libur Sekolah Selama Ramadan

WAKIL Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan terdapat wacana libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadan 2025. Dia mengatakan hal itu setelah rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Senin, 30 Desember 2024.

Namun Syafi'i menyebutkan wacana itu belum dibahas secara lebih lanjut di internal Kementerian Agama. “Oh, kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada,” ujarnya.

Adapun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menuturkan pihaknya memiliki tiga opsi perihal wacana libur sekolah saat Ramadan. Opsi pertama, sekolah diliburkan satu bulan selama Ramadan dan siswa mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat. Opsi kedua, sekolah diliburkan beberapa hari di awal dan akhir Ramadan dan opsi ketiga adalah, selama Ramadan, sekolah tidak libur seperti yang berlaku selama ini.

“Sudah kami bahas tadi malam lintas kementerian, tetapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada SE (surat edaran) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Tunggu sampai surat edarannya keluar, mudah-mudahan dalam waktu singkat,” kata Mu’ti saat ditemui usai menghadiri Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Wacana libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadan 2025 itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari PP Muhammadiyah dan PBNU.

Muhammadiyah Siapkan Paket Khusus

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya segera menyiapkan paket khusus sebagai pengganti aktivitas belajar-mengajar bila pemerintah resmi memutuskan meliburkan sekolah selama bulan suci Ramadan.

Haedar mengatakan paket khusus tersebut seperti kegiatan keagamaan di masjid maupun sekolah yang juga dalam pengawasan para guru atau tenaga pengajar, sehingga tetap terjadi pembinaan karakter kepada para peserta didik.

“Kami mendukung, tapi ada tiga poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan harus tetap dijadikan arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan mendidik karakter,” katanya saat ditemui di sela pembukaan Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Rabu.

Dia menilai ketiga poin tersebut penting karena generasi saat ini dilahirkan dari sistem Android, maka anak-anak dikhawatirkan menjadi tercerabut dari agama. Dengan begitu, PP Muhammadiyah memastikan paket khusus pengganti aktivitas belajar itu akan diterapkan oleh seluruh tingkatan satuan pendidikan di bawah naungan organisasi keagamaan ini.

PBNU Bahas Libur Ramadan di Munas-Konbes

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) pada 5-7 Februari 2025 dengan mengangkat isu-isu aktual baik keagamaan, sosial masyarakat, hingga politik.

Ketua PBNU Ahmad Suaedy mengatakan isu-isu terkini yang hangat seperti wacana libur sekolah selama Ramadan hingga fenomena Koin Jagat akan menjadi salah dua pembahasan.

“Nanti 5 Februari kita akan Munas Konbes. Jadi ada berbagai masalah dibahas termasuk hal-hal seperti ini. Lalu baru kita akan secara forum dari PBNU berpendapat. Sekarang masih ada diskusi-diskusi,” ujarnya di Jakarta pada Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut dia, hasil dari Munas Konbes itu akan menjadi pedoman dari PBNU dalam memaparkan pandangannya mengenai isu-isu aktual. Sehingga, untuk saat ini, dia belum banyak berkomentar menanggapi dua isu tersebut.

“Ada beberapa kasus yang harus dibicarakan secara sendiri ya. Nanti akan ada Bahtsul Masail tentang berbagai masalah, itu baru akan dikeluarkan (pandangannya),” kata Suaedy.

Munas-Konbes NU 2025 ini menjadi salah satu rangkaian agenda Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU. Munas Alim Ulama akan mengangkat isu-isu aktual baik yang sifatnya keagamaan, sosial-masyarakat, dan politik. Sementara Konbes NU digelar sebagai forum untuk meninjau beberapa Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU dan memantapkan tata kelola organisasi.

Munas-Konbes NU akan diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari unsur mustasyar, syuriyah, tanfidziyah, a'wan PBNU, lembaga dan badan otonom (banom) tingkat pusat, pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta para kiai pesantren.

Hanin Marwah dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Pro Kontra atas Usul Dana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis