Respons Ormas Keagamaan Diajak Jadi Penasihat Danantara

KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan ormas keagamaan akan dilibatkan sebagai penasihat pada struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Meski demikian Hasan belum menyebutkan ormas yang akan menjadi penasihat. “Tunggu saja pengumumannya,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.

Hasan menuturkan Presiden Prabowo Subianto juga akan menunjuk mantan Presiden RI sebagai dewan penasihat. Dia mengatakan alasan Prabowo menunjuk mantan presiden sebagai pejabat Danantara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga. “Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi tokoh-tokoh bangsa sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” ujarnya.

Hasan mengatakan Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas keagamaan hingga mantan Presiden RI ini juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola sovereign wealth fund (SWF) yang baik.

Sebelumnya, Prabowo meminta mantan Presiden RI hingga pimpinan ormas keagamaan ikut mengawasi pengelolaan Danantara. “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo pada peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.

Permintaan Prabowo tersebut, meski belum diumumkan secara resmi, mendapat tanggapan dari beberapa ormas keagamaan.

PBNU Belum Diajak Berkomunikasi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf mengaku belum diajak berkomunikasi mengenai posisi Dewan Penasihat dalam Danantara. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menuturkan PBNU juga belum memutuskan menerima tawaran untuk menjadi penasihat Danantara.

Dia mengatakan PBNU perlu mempertimbangkan tawaran itu. “Kami harus lihat dulu apa tugasnya. Mampu atau tidak. Apakah harus perorangan atau lembaga, kami belum tahu,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin.

Menurut Gus Yahya, pembentukan Danantara merupakan strategi pemerintah. Dia berharap Danantara mampu mencapai targetnya. “Mudah-mudahan bisa mencapai apa yg menjadi tujuan,” kata dia.

KWI Tak Bersedia Jika Dapat Tawaran Jadi Penasihat Danantara

Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin mengatakan lembaganya tidak bersedia apabila ditawari terlibat dalam struktur Danantara sebagai penasihat. “Seandainya diminta menjadi penasihat BPI Danantara, KWI tidak bersedia karena ranah dan wilayah pelayanan di bidang rohani,” kata Antonius melalui keterangan tertulis ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 25 Februari 2025.

Antonius menuturkan, apabila Danantara ingin melibatkan agama Katolik, KWI menyerahkan wewenang tersebut kepada pihak yang dianggap mumpuni untuk urusan tersebut. Pihak itu adalah profesional Katolik yang berkompeten dalam memberi nasihat kepada Danantara.

Meski demikian, Antonius mengaku pihaknya belum pernah dihubungi soal wacana pelibatan ormas keagamaan sebagai penasihat Danantara. Dia mengatakan hanya diundang hadir pada hari peluncuran Danantara. “Saya pun hadir sebagai dukungan pada pemerintah yang mempunyai niat baik dalam mengelola dana investasi yang dimaksudkan demi kesejahteraan rakyat yang lebih besar,” ujarnya.

PGI akan Siapkan Orang yang Punya Kepakaran

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty menanggapi harapan Presiden Prabowo agar lembaga-lembaga keumatan turut mengawasi Danantara. Jack, panggilan akrab Jacklevyn, mengatakan semua elemen publik harus berperan aktif mengawasi secara kritis pengelolaan Danantara. 

“Oh iya, sebagai superholding dari berbagai BUMN di Indonesia, Danantara akan mengelola dana BUMN dengan nominal yang sangat besar. Karenanya, harapan Presiden bagi pengawasan publik patut didukung,” kata Jacklevyn kepada Tempo, Selasa.

Dia mengatakan pengawasan publik ini tidak saja diharapkan datang dari berbagai lembaga keumatan, tetapi juga dari universitas, media massa, dan lembaga-lembaga independen yang selama ini turut mengawasi kebijakan fiskal dan moneter Indonesia.

Sampai saat ini, kata dia, PGI belum diminta terlibat langsung dalam mekanisme pengawasan Danantara. “Bilamana kepada kami (PGI) ditawarkan untuk mengambil bagian dalam mekanisme pengawasan Danantara, akan merekomendasikan orang-orang yang memiliki kepakaran dari kalangan umat Kristen," ujarnya.

Hendrik Yaputra, Ervana Trikarinaputri, Hanin Marwah, dan Sahat Simatupang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Prabowo Tugaskan AHY Bangun Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik