Ringkasan Berita: Indeks Demokrasi Indonesia Keok dari Malaysia dan Timor Leste

Perbesar

Aksi #BersihkanIndonesia sebagai bentuk refleksi potret demokrasi Indonesia di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Desember 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SKOR indeks demokrasi Indonesia pada 2020 turun dari 6,48 menjadi 6,30. Laporan The Economist Intelligence Unit menyebutkan Indonesia menduduki posisi ke-64 dunia, tidak bergerak dari posisi tahun sebelumnya. Indonesia berada di bawah Malaysia dan Timor Leste. Skor itu membuat Indonesia masuk kategori negara dengan demokrasi cacat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Terdapat lima kategori penilaian, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik, serta budaya politik. Dalam kategori terakhir, skor Indonesia turun dari 5,63 menjadi 4,38. Dalam kategori kebebasan sipil, skor Indonesia juga tergolong rendah, yaitu 5,59.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor mengatakan budaya politik di Indonesia memang belum dibangun oleh pemerintah dan partai politik. “Akibat terabaikannya penguatan demokrasi dan budaya politik, masyarakat jadi tidak bisa memahami bahwa politik itu saling menghargai dan mengedepankan rasionalitas,” katanya pada Senin, 8 Februari lalu.

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan ada indikasi bahwa mereka yang berbeda pandangan dengan pemerintah kerap mendapat tekanan. Menurut dia, pemerintah pun kerap bertindak keras terhadap pihak yang berseberangan pendapat. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan lembaganya mencatat terdapat 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil pada 2020 yang didominasi pelanggaran hak berpendapat di muka umum. Mayoritas pelakunya negara.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif memberi masukan dan kritik kepada pemerintah. Dengan begitu, bisa terwujud pelayanan publik yang lebih baik. Namun peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rivanlee Anandar, mengatakan permintaan itu berkebalikan dengan sikap pemerintah yang antikritik. “Kalau benar Presiden menginginkan kritik, beri dan jamin ruangnya dari ancaman pasal karet yang ada selama ini,” ucapnya.

Terendah dalam 14 Tahun Terakhir

SKOR indeks demokrasi Indonesia pada 2020 menurut laporan The Economist Intelligence Unit adalah yang terendah dalam 14 tahun terakhir. Indonesia bahkan berada di bawah Malaysia dan Timor Leste.

# KATEGORI REZIM

• Demokrasi penuh (full democracy)
• Demokrasi cacat (flawed democracy)
• Rezim hibrida (hybrid regime)
• Otoriter

TERTINGGI: Norwegia (9,81)
TERENDAH: Korea Utara (1,08)

SUMBER: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT DEMOCRACY INDEX 2020

Hutan di Papua Kian Gundul

HASIL riset Yayasan Auriga Nusantara, lembaga pemerhati lingkungan, menunjukkan hutan di Papua dan Papua Barat mengalami deforestasi seluas 663.443 hektare selama 2001-2019. Peneliti Auriga Nusantara, Dedy Sukmara, mengatakan penebangan terjadi di 20 kabupaten. “Merauke dan Boven Digoel paling parah,” tutur Dedy pada Kamis, 11 Februari lalu.

Menurut Dedy, angka deforestasi mulai tinggi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun angka tertinggi tercatat pada era Presiden Joko Widodo.

Ketua Eksekutif Gerakan Masyarakat Papua Lestari, Nikolas Jemris, mengatakan masyarakat adat terkena dampak deforestasi ini. Misalnya, masyarakat kehilangan makanan pokok sagu yang pohonnya berada di hutan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nunu Anugerah membantah laporan itu. “Laporan ini sangat prematur,” ujarnya.

Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pembacaan putusan vonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 8 Februari 2021. ANTARA/Reno Esnir

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis jaksa Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Pinangki terbukti menerima suap, mencuci uang, dan melakukan permufakatan jahat terkait dengan pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Tjandra.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 600 juta,” kata ketua majelis hakim Ignasius Eko Purwanto, Senin, 8 Februari lalu. Hukuman itu lebih berat daripada tuntutan jaksa, yaitu 4 tahun penjara. Hal yang memberatkan adalah Pinangki berstatus penegak hukum, memberikan keterangan berbelit-belit, dan tidak mengakui perbuatannya.

Hakim juga menyatakan Pinangki terbiasa membantu mengurus perkara. Hakim pun menilai ada sosok “king maker” dalam kasus tersebut, tapi belum terungkap.

Maaher Meninggal di Sel Polri

TERSANGKA kasus penghinaan, Soni Eranata alias Maaher At-Thuwailibi, meninggal di Rumah Tahanan Markas Besar Kepolisian RI pada Senin, 8 Februari lalu. “Karena sakit,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono.

Maaher ditahan atas laporan dugaan penghinaan terhadap tokoh Nahdlatul Ulama, Luthfi bin Yahya. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Choirul Anam, mengatakan lembaganya akan turun tangan menyelidiki kematian Maaher. “Walau polisi mengatakan dia meninggal karena sakit, penting diketahui prosesnya,” ujar Anam.

Maaher dikabarkan menderita sakit cukup parah. Sempat dibantarkan, dia dikembalikan ke sel Polri walau belum sembuh. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menyatakan Maaher menolak dirawat di Rumah Sakit Polri.

Vaksinasi Kelompok Lansia Dimulai

Sejumlah tenaga kesehatan menunggu giliran dapat vaksin Covid-19 Sinovacdi Sabuga, Bandung, Jawa Barat, 3 Februari 2021. TEMPO/Prima Mulia

VAKSINASI Covid-19 bagi orang lanjut usia mulai digelar pada Senin, 8 Februari lalu. Juru bicara program vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah menargetkan vaksinasi sekitar 11 ribu tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun. “Kami ingin mereka mendapat kekebalan,” kata Nadia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac untuk kalangan lanjut usia. Pemberian vaksin kedua dilakukan 28 hari setelah dosis pertama.

Secara paralel, pemerintah juga akan melakukan vaksinasi terhadap masyarakat lansia non-tenaga kesehatan. Sekitar 10 persen populasi Indonesia merupakan kalangan lansia. Lebih dari separuh kematian akibat Covid-19 terjadi pada kelompok itu. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan meminta pemerintah memperhatikan persoalan akses vaksinasi bagi mereka yang telah sepuh.