Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berpendapat pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menggaggu proses pengawasan pemerintah. Muzani berpendapat proses check and balance tidak harus melalui partai politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ya memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda,” kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua MPR RI ini mengatakan Presiden Prabowo tetap mendengarkan aspirasi dari semua elemen masyarakat. Ia menyakini jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus menjadi permanen, proses pengawasan dari pihak eksternal bisa tetap berjalan.
Ia mengatakan gagasan koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya bukan hal baru. Menurut Muzani, hal serupa sering muncul di era presiden sebelumnya.
"Setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka, karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang," kata Muzani.
Lebih lanjut, ia mengatakan gagasan koalisi permanen juga dibuat untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, keberlanjutan dari segi politik juga jadi aspek yang diharapkan bisa terwujud dari koalisi permanen itu.
Ajakan membentuk koalisi permanen diungkapkan Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan petinggi partai Koalisi Indonesia Maju plus yang mendukung pemerintahannya.
Untuk diketahui, KIM plus terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan NasDem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM plus.
Ni Kadek Trisna berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: DPR Sahkan Revisi UU Minerba jadi Undang-undang
