Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan menghormati gagasan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengusulkan koalisi permanen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Said mengatakan gagasan koalisi permanen sebetulnya bukan ide yang baru. Ia mengungkapkan hal serupa pernah tercetus di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun, kata Said, pada praktiknya ternyata tidak berhasil karena retak mendekati pemilu. Ia menilai penjajakan koalisi masih terlalu dini dibahas saat ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Politik kita kan sangat dinamis. Apalagi pemilu 2029 masih empat tahun lagi. Penjajakan untuk membangun koalisi saya kira baru akan menghangat menjelang pendaftaran parpol calon peserta pemilu di tahun 2027,” kata Said kepada Tempo, Senin, 27 Februari 2025.
Said mengatakan partainya sudah merancang sistem rekrutmen dan seleksi calon presiden dan calon wakil presiden. Partai Buruh juga sudah membentuk tim pencapresan dengan Said sebagai ketuanya.
“Dalam upaya menjaring dan menyaring capres pilihan rakyat, Tim Pencapresan Partai Buruh juga akan melibatkan kalangan eksternal yang mempunyai kredibilitas dan independensi untuk menyusun model rekrutmen capres dari Partai Buruh,” katanya.
Kendati belum menegaskan jawaban usulan koalisi permanen, Said mengatakan Partai Buruh siap berkoalisi dengan partai politik mana pun sepanjang memiliki kesamaan visi dengan mereka.
“Partai mana pun yang mempunyai kesungguhan hati untuk mensejahterakan kelas pekerja seperti buruh, petani, nelayan, dan orang-orang kecil lainnya, maka Partai Buruh siap berjabat tangan untuk berkoalisI,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kepada partai Koalisi Indonesia Maju plus untuk terus kompak hingga 2029. Praboo juga menawarkan agar koalisi gemuk dari sembilan partai itu diubah menjadi koalisi permanen.
Adapun KIM Plus terdiri dari sembilan partai politik. Awalnya KIM diisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai NasDem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM Plus.
Usulan Prabowo tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman usai menghadiri kegiatan silaturahmi para ketua umum partai KIM plus di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
"Koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi KIM plus menjadi koalisi permanen," kata Benny di Hambalang, Jawa Barat, Jumat lalu.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
