Sekolah Rakyat Segera Seleksi Guru, Simak Syaratnya

PEMERINTAH menargetkan mengoperasikan sebanyak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada 2025. Sekolah rakyat tingkat sekolah menengah atas (SMA) akan mulai beroperasi pada Juni atau Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026. Langkah persiapan yang dilakukan pemerintah antara lain merekrut tenaga pendidik atau guru untuk mengajar di sekolah rakyat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di sekolah rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial itu.

Sekolah rakyat merupakan salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.

Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA, tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Calon Guru Sekolah Rakyat Wajib Lulus Pendidikan Profesi Guru

Kemendikdasmen menyatakan salah satu syarat dalam proses seleksi guru untuk sekolah rakyat adalah calon guru memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya akan menyeleksi para guru yang sudah memiliki sertifikasi PPG Prajabatan atau belum memiliki penempatan di mana pun. “Jadi mereka belum berstatus ASN sehingga nanti akan di-ASN-kan,” kata Nunuk usai kegiatan Taklimat Media Rapor Pendidikan 2025 di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara.

Nunuk menyebutkan saat ini ada sekitar 50 ribu guru lulusan PPG yang belum memiliki penempatan di mana pun dan siap mengikuti seleksi guru sekolah rakyat. Sejauh ini, pihaknya belum mengajukan syarat khusus perihal proses rekrutmen guru untuk sekolah rakyat.

Sebelumnya, pada Jumat, 14 Maret 2025, Mensos mengatakan para guru yang sudah lulus proses seleksi nantinya akan mendapatkan pendidikan khusus sebelum mengajar di sekolah rakyat. Adapun untuk penempatannya, Gus Ipul mengatakan para guru yang nantinya lolos seleksi sebisa mungkin akan ditugaskan di unit sekolah rakyat yang tidak jauh dari tempat tinggal masing-masing. 

Mensos Sebut Sekolah Rakyat Gunakan Tenaga Guru ASN

Mensos mengatakan pemerintah terus mematangkan program sekolah rakyat yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. “Semua tim telah melakukan rapat koordinasi. Ada beberapa tim, ada tim untuk kurikulum, merekrut guru, ada tim untuk sarana-prasarana,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.

Gus Ipul menuturkan, untuk perekrutan tenaga pengajar sekolah rakyat, pemerintah akan mengambil tenaga pengajar dari guru aparatur sipil negara atau ASN yang lulus seleksi. Mensos juga menyebutkan pada tahap selanjutnya, tenaga pengajar yang telah lulus seleksi akan mendapatkan pendidikan khusus lagi sebelum mereka mengajar pada sekolah rakyat.

“Tim perekrutannya dipimpin oleh Prof Nuh (mantan Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014 Mohammad Nuh). Kita juga sudah ada tim dari Kemendikdasmen, dari Dikti (Kemdiktisaintek) juga. Beberapa ahli yang memang diminta mendampingi kita,” ujarnya.

Mengenai mekanisme penjaringan calon siswa sekolah rakyat, Gus Ipul mengatakan ada beberapa tahap yang akan dilalui calon siswa. “Pertama, dia harus berada di desil 1 atau 2 pada DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional), ada kriterianya. Kemudian ada tahapan berikutnya nanti. Sudah disusun,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga menyebutkan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon siswa guna memastikan program sekolah rakyat diikuti secara tuntas oleh peserta didik. Hal itu guna menghindari kemungkinan adanya anak-anak yang putus sekolah di tengah jalan.

Karena itu, perekrutan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Gus Ipul menuturkan, jika mengacu pada perencanaan yang telah dibuat, para siswa yang akan bersekolah di sekolah rakyat nantinya akan melalui tahap orientasi terlebih dahulu.

Menurut dia, hingga saat ini kolaborasi bersama pemerintah daerah juga telah berjalan dengan baik. Bahkan, tak sedikit daerah yang telah mengusulkan beberapa lokasi calon sekolah rakyat yang akan didirikan. “Misalnya, Jawa Timur itu hampir seluruh kabupaten/kota sudah mengajukan. Kita tunggu dari beberapa provinsi yang lain juga,” ungkap Gus Ipul.

Rekrutmen Guru Dilaksanakan Akhir Maret atau Awal April 2025

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya berencana merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di sekolah rakyat. “Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru, nanti masih proses yang panjang,” kata Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025

Mu'ti juga menuturkan bakal ada dua skema kurikulum untuk sekolah rakyat. Pertama, kurikulum sekolah unggul yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kedua adalah Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di sekolah-sekolah.

Adapun Mensos menuturkan sekolah rakyat berencana membuka pendaftaran siswa dan guru pada akhir Maret atau awal April 2025. Namun pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo.

Menurut Gus Ipul, program ini diperkirakan dapat mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025, khususnya di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. Saat ini, terdapat 53 lokasi yang telah siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Meski begitu, jumlah tersebut bisa bertambah karena masih ada koordinasi lebih lanjut dengan para kepala daerah. “Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 sentra dan balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap,” ucap Gus Ipul.

Gus Ipul menekankan sekolah rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya. “Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa,” ujarnya.

Dia menambahkan program sekolah rakyat tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Ini kerja bersama, Kemensos tidak sendirian,” kata Gus Ipul.

Hendrik Yaputra, Rizki Dewi Ayu, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan editor: Reaksi Wameninves hingga Rano Karno soal Ormas Minta THR ke Pengusaha