Semula di depan pramuka

DESEMBER 1974, pada peringatan 25 tahun Universitas Gajah Mada, untuk pertama kalinya Presiden Soeharto menyarankan penjabaran Pancasila: "dirumuskan secara sederhana dan jelas, sehingga dapat menjadi bimbingan bersama dalam segala segi kehidupan yang nyata." Hal itu diulangi pada peringatan 25 tahun Universitas Indonesia, Pebruari 1975. Bersamaan dengan itu, Presiden mengharap agar para pendiri republik yang masih hidup menyumbangkan pikirannya pula. Maka Dewan Harian Angkatan 45 membentuk Panitia Lima, terdiri dari Bung Hatta, Prof. Soenarjo SH, Mr. Achmad Soebardjo, A.A. Maramis (alm) dan Prof. AG Pringgodigdo. Hasilnya diserahkan oleh Jenderal Surono, ketua Dewan Harian Angkatan 45, kepada Presiden. Rumusan itu oleh Panitia Lima pernah disebut "penafsiran tunggal" dari Pancasila. "Hal itu memang atas permintaan Presiden, agar the founder vf tb republic (para pendiri republik) menjabarkan Pancasila," ujar Soerowo Abdulmanap, sekretaris II Panitia Lima Kepada Usep Ranawidjaja dari fraksi Demokrasi, Bung Hatta (ketua Panitia Lima) menyatakan, Presiden akan menyampaikan hasil Panitia Lima itu kepada MPR. Tapi karena Presiden juga mengharapkan sumbangan pikiran masyarakat luas - terutama lembaga penelitian dunia perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat - maka rumusan lain pun mengalir, antara lain dari "laboratorium Pancasila" IKIP Malang. Bahan-bahan yang menurut sebuah sumber "setinggi rumah" itu dikumpulkan oleh Sekjen Dewan Pertahanan Nasional, Letjen M.M. Rachmad Kartakusuma. Setelah beberapa kali bersidang, antara lain di Bali, Panitia Kartakusuma kabarnya menghasilkan 4 dokumen. Dua di antaranya disebut "sistem nasional" dan "doktrin nasional." Kemudian ada Panitia Sebelas, diketuai oleh Mensekneg Sudharmono. Dengan tugas sama, panitia ini antara lain mengedit hasil garapan Panitia Kartakusuma. CSIS Dalam pidato kenegaraan 1975 sekali lagi Presiden mengajak "memikirkan penghayatan dan pengamalan Pancasila." Terdorong ajakan itu, mendahului adanya tafsir resmi, bulan Maret 1976 terbit buku Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila. Diterbitkan oleh CSIS (Centre for Strategic and International Studies), sebuah lembaga studi yang dekat dengan Golkar, buku itu bersumber dari sejumlah pidato Presiden pada berbagai kesempatan. Sebulan kemudian, pada pembukaan musyawarah kerja kwartir nasional gerakan Pramuka di Jakarta, untuk pertama kalinya Presiden memperkenalkan Eka Prasetya Panca Karsa (tekad tunggal penghayatan dan pengamalan Pancasila) alias Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Depan barisan pramuka itu Presiden menyatakan "tidak memaksakan pandangan saya mengenai Pancasila ini," tapi memandang perlu mengukuhkannya lewat MPR. Maka 2 tahun kemudian, 1 Oktober 1977, Presiden menyerahkan naskah rancangan P4 hasil garapan Panitia Sebelas itu kepada MPR, "sebagai pertimbangan." Menurut Sudardji dari Fraksi Persatuan, selama ini MPR belum pernah menerima bahan dari mana pun, juga dari Panitia Lima, "kecuali dari Panitia Sebelas yang disampaikan oleh Presiden itu." Dan menurut Sudharmono, bahan pemikiran dari berbagai kalangan itu "ternyata tak jauh berbeda dengan hasil renungan Presiden." Tapi kepada MPR, Presiden sendiri menegaskan, tak bermaksud "menggurui atau mengurangi wewenang" lemaga tertinggi itu. Bimbingan budipekerti yang sederhana tentu perlu bagi anak sekolah. Seperti halnya pendidikan moral Pancasila yang sejak tahun lalu--dengan keputusan Menteri P dan K No. 008-c/ U/1975 -- dijadikan program pendidikan umum. Sekarang, dengan atau tanpa TAP-MPR, sudah ada buku Pendidikan Moral Pancasila (untuk SMP, terbitan Kanwil P dan K, Jakarta) yang memuat pokok-pokok Eka Prasetya tersebut.