Sengeketa Pilkada Kota Banjarbaru Berlanjut, Pemohon Minta KPU Jelaskan Alasan Tak Cetak Kotak Kosong

Pazri mengatakan, KPU Banjarbaru salah dalam menerapkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 terhadap tidak sahnya surat suara.

Adapun Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 yang menjadi pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, mengatur bahwa suara yang diberikan kepada pasangan calon yang telah didiskualifikasi, dianggap suara tidak sah.

Menurut Pazri, ketentuan tidak sah itu bila paslon yang didiskualifikasi itu tidak menyebabkan calon tunggal. Dalam Pilkada Banjarbaru, diskualifikasi satu paslon membuat hanya ada calon tunggal sehingga seharusnya mekanismenya tetap melawan kolom kosong.

Masalahnya, KPU tidak melakukan ketentuan itu. KPU justru tetap mencantumkan foto, gambar, dan nomor urut paslon terdiskualifikasi pada surat suara. Bila surat suara tersebut dicoblos, maka dikonversi sebagai suara tidak sah. Akibatnya, suara pemilih yang mencoblos paslon terdiskualifikasi, kehilangan hak memilih.

Dengan begitu, Pazri menilai, Pilkada Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum. Sebab, berapapun suara Paslon nomor, pasti menang.

Pazri pun meminta penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarbaru diulang pada tahun berikutnya. Atau pemilihan ulang Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang pelaksanaannya harus diambilalih oleh KPU RI.

Pilkada Kota Banjarbaru sebelumnya memiliki dua pasangan calon,  yaitu paslon nomor urut 01, yakni Erna Lisa Halaby-Wartono dan paslon nomor urut 02 Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah. Namun, Aditya-Said didiskualilfikasi oleh KPU berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kalimantan Selatan sebelum pelaksanaan pencoblosan. 

Masalahnya, KPU tidak memberlakukan metode kotak kosong dan surat suara yang digunakan masih memuat dua paslon.

Dua dari empat gugatan yang masuk ke MK diajukan oleh Tim Hukum Banjarbaru Hanyar secara langsung ke Kepaniteraan MK di Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024. “Kami mendaftarkan dua permohonan sekaligus, satu atas nama pemantau yang terdaftar di KPU dan yang selanjutnya adalah atas nama warga yang terdaftar hak pilihnya di Kota Banjarbaru,” kata Koordinator Tim Hukum Banjarbaru Hanyar Muhamad Pazri, Rabu.

Dalam permohonan itu, pihaknya mempersoalkan hasil Pilkada Banjarbaru karena penyelenggaraannya dinilai tidak mengakomodasi hak memilih. Mereka menyebut sejumlah pemilih menjadi kehilangan hak pilih.

“Berkaitan dengan hak pilih masyarakat itu, di antaranya, tidak memiliki hak ketika memilih di Banjarbaru karena dianulir dengan adanya beberapa penyelenggaraan yang sifatnya tidak sesuai dengan konstitusi sehingga hak pilihnya hilang,” kata Pazri.

Permohonan juga mempersoalkan proses pemungutan suara yang tidak dilaksanakan dengan metode kotak kosong. Padahal, Pilkada Kota Banjarbaru tahun ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yakni Erna Lisa Halaby-Wartono.

“Aturan (tentang pemilihan dengan metode kotak kosong) jelas, putusan MK-nya jelas, tapi itu tidak dijadikan dasar oleh penyelenggara sebagai patokan dan batu uji untuk menyelenggarakan pemilihan di Kota Banjarbaru,” kata Pazri.

Oleh sebab itu, para pemohon meminta kepada MK agar surat keputusan (SK) KPU tentang hasil perolehan suara Pilkada Kota Banjarbaru 2024 dibatalkan serta pilkada diulang dari tahap awal. “Meminta SK KPU dalam hal perolehan suara harus dibatalkan; dan kami mengusulkan nanti, setidaknya, bahwa pemilu itu dibatalkan, tapi diulang dengan penyelenggaraan yang diambil alih oleh KPU RI dan dibuka pendaftaran yang baru,” kata Pazri.

Dalam hasil rekapitulasi KPU Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby-Wartono telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Banjarbaru 2024. Pasangan Lisa-Wartono ditetapkan meraih sebanyak 36.135 suara sah, sementara suara tidak sah mencapai 78.736 suara. Surat suara tidak sah itu diantaranya merupakan suara dari pemilih yang mencoblos Aditya-Said.

Pilihan Editor: Prabowo Bertemu Steven Seagel Aktor Senior asal Amerika Serikat