Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
INFOJABAR-Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai dioptimalkan. Untuk kali pertama, inovasi ini dilakukan pada serah terima jabatan secara virtual yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Selasa 6 Juli 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kendati dalam situasi pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pelayanan dan administrasi pemerintah harus tetap prima. Salah satunya dengan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerbitan Sertifikat Elektronik (SE) dan penggunaan TTE merupakan salah satu upaya akselerasi penggunaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Acara dibuka dengan laporan serah terima jabatan oleh Sekretaris Diskominfo Jabar Gilang Sailendra. Lalu dilanjutkan dengan sambutan perwakilan Pejabat Pengawas Alih Tugas Rizki Hustiniasari dan perwakilan Pejabat Pengawas Promosi Bambang Indra Rachmawan yang diakhiri sambutan Kepala Diskominfo Jabar Setiaji.
“Apresiasi untuk kegiatan serah terima jabatan ini, karena ini merupakan acara sertijab yang inovatif, ya. Kita akan melakukan tanda tangan serah terima dengan menggunakan TTE. Selamat juga untuk empat rekan kita yang akan mengemban tugas baru,” kata Setiaji berdasarkan rilis resmi tim Humas Jabar.
Menurut dia, tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaan TTE atau layanan administrasi secara online. Penggunaan TTE memiliki fungsi dan manfaat seperti kemudahan akses dokumen, efisiensi waktu dan ruang, lebih aman dari pemalsuan, serta perlindungan keaslian.
Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata oleh Kepala Diskominfo Jabar Setiaji dan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Purnomo Yustianto kepada Rizki Hustiniasari yang melanjutkan pengabdiannya sebagai Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah.(*)