Siswa Terhalang Ikut SNBP karena Sekolah Lalai Finalisasi PPDS, Komisi X DPR: Tak Bisa Salahkan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Maria Yohana Esti Wijayati menanggapi kasus ratusan calon mahasiswa baru dari berbagai sekolah yang terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Menurut dia, insiden itu bukan salah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

"Tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat bahwa ada keteledoran yang kami belum tahu karena apa," kata Maria saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025.

Maria mengatakan pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada ratusan sekolah untuk memperpanjang proses finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebagai syarat pendaftaran siswa eligible pada SNBP tersebut. Pemerintah juga telah mengingatkan kepada sekolah yang belum merampungkan proses persyaratan itu sebelum ditutup.

Legislator dari fraksi PDIP itu mengatakan kasus tersebut menjadi evaluasi tersendiri di komisinya. Dia mengungkapkan masih mengusahakan agar pemerintah memberi kesempatan lagi kepada sekolah-sekolah yang belum memfinalisasi PDSS tersebut. "Kalau masih memungkinkan sebenarnya ayo dong buka lagi," ujarnya.

Namun, Maria menilai harapan para pelajar untuk melanjutkan pendidikan tinggi belum benar-benar tertutup imbas kejadian ini. Dia mengatakan bahwa para pelajar terdampak itu bisa mencoba mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan jalur yang lain.