Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said didorong aktivis antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil untuk maju mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atai capim KPK.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha, saat ini lembaga antirasuah tidak hanya butuh pimpinan yang berintegritas, tapi juga berani dan memiliki penguasaan politik yang mumpuni. “Kriteria seperti itu ada pada Sudirman Said,” kata mantan penyidik KPK itu dalam diskusi di Jakarta Pusat pada Ahad, 14 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain Praswad, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari juga mendukung Sudirman Said untuk membenahi KPK. Feri berpendapat, banyak sosok berintegritas untuk menjadi calon pimpinan KPK, tapi belum tentu berani. Pun, kata dia, ada yang berani tapi belum teruji ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Baginya, sosok berintegritas, berani, dan teruji itu ada pada diri Said Sudirman. “Dia sudah teruji,” ujar Feri Amsari.
Siapakah sosok Sudirman Said yang disebut penuhi kriteria calon pimpinan KPK ini?
Sudirman Said dikenal luas sebagai sebagai eks Menteri ESDM di Kabinet Indonesia Kerja pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Jusuf Kalla atau JK era 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Pria kelahiran Slatri, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia pada 16 April 1963 ini juga diketahui sebagai wirausahawan, akademisi, birokrat, dan politisi.
Sebelum ditunjuk sebagai Menteri ESDM oleh Jokowi, penyandang gelar Master of Business Administration dari George Washington University, USA ini sempat menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya Wakil Presiden Direktur PT Petrosea Tbk pada Mei 2013. Ini adalah perusahaan pertambangan kelompok Indika Energy Group.
Sudirman Said kemudian melepaskan jabatan itu setelah ditunjuk Dahlan Iskan yang saat itu Menteri BUMN, untuk menjadi direktur utama PT Pindad, (Persero), perusahaan negara bidang persenjataan. Kala itu dia menggantikan posisi Tri Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pindad.
Kariernya di bidang energi dan migas inilah yang membawa Sudirman Said dipilih menjadi Menteri ESDM kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019. Dia menggantikan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Namun Sudirman Said dicopot dari jabatannya karena kontroversi yang terjadi berkaitan dengan Freeport dan PLN.
Setelah berkecimpung di pemerintahan pusat, pada Pilkada Jawa Tengah 2018, Sudirman mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur berpasangan dengan Ida Fauziyah. Pasangan nomor urut 2 itu diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB. Namun kalah dari calon petahana Ganjar Pranowo. Dia lalu diajak bergabung dengan kubu Capres Prabowo Subianto sebagai penasihat Tim Kampanye Nasional pada Pilpres 2019.
Selain berpolitik, Sudirman Said juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan. Dia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI). Sudirman turut menjadi pengajar di berbagai perguruan tinggi. Pada 2016, dia mendirikan Institut Harkat Negeri (IHN). Ini merupakan suatu lembaga kajian, pendidikan, dan penerangan di bidang Kepemimpinan dan Pembangunan.
Sudirman Said juga pernah mengisi sejumlah posisi komisaris di BUMD DKI. Pada 2020, ia diangkat menjadi Komisaris Utama PT Food Station Tjipinang Jaya. Selanjutnya pada 2022, ia menjabat Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Namun, pada 11 Januari 2023, ia secara resmi mengundurkan diri dari jabatan ini.
Setelah tidak lagi menjadi anggota kabinet Jokowi dan mengalami kegagalan di Pilkada Jawa Tengah, serta gagal memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2019, Sudirman Said merapat ke Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Saat itu ia didapuk untuk memimpin Tim Kecil yang bertugas menyusun Koalisi Perubahan dengan tujuan mendukung Anies Baswedan dalam pilpres.
Hubungan erat antara Anies dan Sudirman Said telah terjalin sejak lama. Dimulai ketika keduanya menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Kerja pada periode 2014-2016 untuk membantu Jokowi dan Jusuf Kalla. Sudirman saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM, sementara Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Nama Sudirman Said kemudian resmi masuk dalam susunan Tim Kampanye Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Sudirman Said bersama Thomas T Lembong, Al Muzzammil Yusuf, Nihayatul Wafiroh, Azrul Tanjung dan sejumlah nama lain didapuk menjadi Co Captain timnas AMIN
Pada Pilkada 2024, Sudirman menggandeng Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri sebagai pasangannya untuk melaju di Pilgub DKI Jakarta lewat jalur independen. Mereka juga telah meminta akses sistem informasi pencalonan atau silon kepada KPU DKI Jakarta.
Namun, Relawan Sudirman Said (SS) Teguh Stiawan mengungkapkan batal mencalonkan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu di Pilkada Jakarta sebagai calon independen. Pasalnya, pihaknya gagal mengumpulkan syarat jumlah dukungan KTP karena keterbatasan waktu.
Batas waktunya adalah 12 Mei 2024. Mereka telah mengumpulkan dukungan antara 1 Mei hingga 12 Mei 2024 sebanyak 319 ribu dukungan. Sementara syarat calon independen harus mengumpulkan dukungan dari 618.968 warga DKI Jakarta yang minimal tersebar di empat kabupaten/kota.
Selanjutnya: Alasan Sudirman Said disebut penuhi kriteria calon pimpinan KPK
Menurut Ketua IM 57+ Institute Praswad, rekam jejak Sudirman Said saat melawan Ketua DPR RI Setya Novanto alias Setnov dalam skandal Papa Minta Saham merupakan bukti integritas dan keberanian sosok yang dikenal lurus dan anti korupsi itu. Meski perlawanan itu berujung pemecatan Sudirman selaku Menteri ESDM, pada akhirnya Setnov terbukti melakukan rasuah.
“Kita ingat bagaimana beliau tak takut dicopot dari jabatannya untuk melawan Setya Novanto dalam skandal Papa Minta Saham. Tak berselang lama, KPK menetapkan Setnov jadi tersangka,” ujar Praswad.
Sementara itu, Feri mengatakan sepanjang karir profesionalnya, Sudirman Said banyak mendapat tugas membenahi institusi termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terlibat dalam transformasi Pertamina, menjadi tokoh kunci di balik pendirian BRR Aceh-Nias, dan membenahi Kementerian ESDM. Dengan rekam jejak seperti ini masyarakat sipil melihat bahwa Sudirman adalah figur yang dibutuhkan untuk membenahi KPK.
“Pemerintahan baru yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto membutuhkan partner strategis yang dapat memperkuat tata kelola, mendorong pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan korupsi. Ini diperlukan untuk mewujudkan janji-janji kampanye Pak Prabowo,” tutur Feri Amsari.
Mantan Ketua BEM UGM Muhammad Khalid juga mendorong Sudirman Said untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK dan berikutnya dikawal oleh gerakan anak muda sampai bisa lolos jadi Pimpinan KPK. Sudirman Said, kata dia, merupakan salah satu tokoh yang membidani lahirnya KPK lewat Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).
“Kalau kita ingat, Pak Dirman (Sudirman Said) adalah salah satu senior yang membidani lahirnya KPK lewat Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dulu ada Pak Erry dari MTI jadi pimpinan KPK, sekarang kita dorong Pak Dirman kembalikan khittah KPK,” kata Khalid.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | AMELIA RAHIMA SARI | RIZKI DEWI AYU
Foto 
