Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) sepenuhnya kewenangan panitia seleksi KPK. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam pemilihan capim dan calon anggota dewan pengawas KPK.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tidak ada sama sekali," kata Jokowi usai acara BNI Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Selasa, 8 Oktober 2024. "Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat ditanya nama eks juru bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo yang terpental dari daftar sepuluh nama calon pimpinan lembaga antirasuah itu. Nama Johan tak tertera dalam hasil pengumuman panitia seleksi yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, 1 Oktober 2024.
Johan Budi, bekas anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, menghormati seluruh proses yang berjalan. “Pansel dan presiden memilih calon yang terbaik. Mungkin saya belum layak jadi pimpinan KPK,” kata Johan Budi kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.
Johan Budi sebenarnya kandidat kuat pimpinan KPK. Dua narasumber di lingkaran panitia seleksi dan seorang sahabat Presiden Joko Widodo bercerita nama mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sempat masuk dalam daftar sepuluh nama capim KPK yang lolos seleksi. Kepada seorang sahabatnya, Jokowi pun menyatakan menjagokan Johan menjadi pimpinan di komisi anti-rasuah. Soal kabar ini, Tempo telah berupaya meminta konfirmasi ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno hingga Sabtu 5 Oktober 2024 namun tak direspons.
Belakangan, hari-hari menjelang finalisasi sepuluh besar nama capim, nama Johan tercoret. Jokowi sebelumnya memantau seleksi capim KPK dari tahap ke tahap. Dalam pemilihan 40 besar hingga 20 besar, Jokowi mendapatkan informasi nama-nama yang tersaring dan lolos.
Dua narasumber yang mendengar langsung dari pansel capim KPK menuturkan kubu Prabowo Subianto meminta nama Johan tak masuk daftar untuk diserahkan ke presiden. Dua orang dekat Prabowo, menurut narasumber yang sama, menghubungi panitia seleksi untuk menyingkirkan nama Johan.
Johan dianggap orang yang lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Prabowo. Johan pernah menjadi juru bicara presiden pada 2016 hingga 2019. Johan juga memiliki kedekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Johan mantan politikus PDIP.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah orang dekat Prabowo menghubungi Pansel KPK. “Kayaknya enggak. Saya enggak pernah menghubungi pansel,” kata Dasco saat dihubungi pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Ketua Pansel Capim KPK Muhammad Yusuf Ateh tak merespons ketika dimintai tanggapan hingga Sabtu, 5 Oktober 2024. Dugaan tak sejalannya Prabowo dan Jokowi dalam seleksi capim KPK dan calon Dewan Pengawas KPK lebih benderang setelah keinginan keduanya soal pengumuman hasil seleksi berbeda.
Prabowo awalnya meminta agar sepuluh nama capim KPK tak diumumkan sebelum ia dilantik sebagai presiden. Prabowo menginginkan daftar sepuluh nama yang lolos seleksi pansel disampaikan secara terbuka setelah 20 Oktober. Sehingga nantinya, presiden baru yang berwenang menyerahkan daftar nama tersebut untuk melalui seleksi tes uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk memilih lima komisioner.
Namun sejumlah narasumber mengatakan Jokowi berkehendak agar sepuluh nama diserahkan sebelum ia lengser. Daftar sepuluh nama itu semula akan diserahkan ke DPR pada 28 September atau sebelum masa jabatan anggota DPR periode 20219-2024 rampung. Namun pansel akhirnya menyerahkan daftar kepada Jokowi pada 1 Oktober 2024.
Francisca Christy Rosana berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK
Foto 
