Tiada Kerikil Buat Datuk Nan Kuning

BISIK-bisik agaknya akan hilang. DPRD Sumatera Barat, Jumat pekan lalu, sudah menetapkan nama calon gubernur tanah Minang itu untuk lima tahun mendatang. Sekitar pukul 11 siang itu, para pimpinan fraksi menyerahkan amplop kepada Ketua DPRD Sumatera Barat, Bulkaini, di ruang kerja sang ketua di kantor DPRD Sum-Bar di Padang. Isinya tiga nama calon Gubernur Sum-Bar 1987 - 1992. Mereka: Hasan Basri Durin, Pembantu Gubernur Wilayah I, Profesor Jurnalis Kamil, Rektor Universitas Andalas, Padang, dan Haji Fauzan, Pembantu Rektor IAIN Imam Bonjol, Padang. Dari deretan nama, memang sudah jelas Hasan Basri Durin sebagai calon jadi, sedangkan yang dua lagi calon pendamping. Dengan demikian, perjalanan Hasan Basri Durin, 52 tahun, menuju kursi gubernur sudah hampir mencapai garis finis. Berbagai duri yang menghadang tampaknya sudah dilintasinya berkat dukungan Gubernur Azwar Anas. Menurut berbagai sumber TEMPO di Padang, pencalonan Gubernur Sum-Bar menjadi ramai karena sejak semula terjadi perbedaan pendapat antara Azwar Anas dan kalangan DPRD. Banyak nama bermunculan dan surat kaleng bertebaran. Isinya menjelek-jelekkan calon saingan (TEMPO, 29 Agustus 1987). Drs. Syurkani elar Datuk Rajo Intan dijagokan oleh kalangan DPRD. Tapi nama Sekwilda Sumatera Barat itu selanjutnya menghilang setelah Gubernur Awar Anas sebagai atasan langsung Syurkani tak memberi izin pencalonan. "Sebagai pegawai negeri tentu saya tunduk pada atasan," kata bekas Wali Kota Medan itu. Konon, Syurkani melunak setelah dijanjikan akan menduduki jabatan wakil gubernur yang lembaganya masih direncanakan. Tapi itu belum berarti jalan rata untuk Durin. Karena setelah itu mencuat pula nama Ir. Januar Muin, Kepala PLN Sumatera Barat/Riau. Tokoh ini dianggap berjasa karena membangun PLTA Batang Agam sehingga jaringan listrik merata ke seluruh pelosok Sumatera Barat. Azwar Anas menghadangnya dengan mempertanyakan surat izin atasan ketika dalam rapat dengan DPD Golkar, 10 September yang lalu, nama Januar disodorkan DPD Golkar kepada Gubernur. Hanya dalam dua hari Januar berhasil melengkapi surat izin pencalonan dari Direksi PLN Pusat. Itu saja belum cukup. Ternyata, DPP Golkar tak menyetujui tokoh ini menjadi gubernur. Menurut harian Haluan, Padang, 16 September, yang mengutip pernyataan Ketua DPD Golkar Sumatera Barat, Djohari Kahar Januar Muin diminta mengundurkan diri oleh DPP Golkar. Tapi kepada TEMPO, Djohari Kahar membantah. "Yang ada cuma konsultasi dengan DPP Golkar sesuai dengan struktur organisasi," katanya. Pernyataan Djohari di Haluan itu memang sempat digugat oleh sejumlah pengurus DPD Golkar yang merasa Januar Muin sebelumnya sudah mendapat restu dari DPP. Mana yang benar? Menurut Sekjen DPP Golkar, Sarwono Kusumaatmadja, Januar Muin memang tidak diperkenankan meramaikan pencalonan gubernur, walau sebagai kader Golkar tokoh ini dianggap terpandang untuk ditampilkan ke depan. "Dia bisa saja jadi gubernur. Tapi apakah saat ini tepat dia jadi gubernur?" kata Sarwono. Sebelumnya, DP Golkar Sum-Bar memang mengirimkan sejumlah nama ke DPP di antaranya tercantum nama Januar Muin. Setelah dipertimbangkan, menurut Sarwono, DPP berpendapat Januar tak perlu dicalonkan. Mengapa? Sarwono menjawab, "Kami melihat di bidang lain Januar lebih berkembang dan berguna. Bukankah banyak orang lain yang bisa jadi gubernur?" Menurut Sekjen Golkar itu Januar akan diproyeksikan ke tempat lain, tapi dia keberatan menyebutkan jabatan baru untuk Januar. "Itu terserah Departemen Pertambangan dan Energi," katanya. Dengan demikian, lapanglah jalan untuk Hasan Basri Durin. Sarjana Sospol UGM, 1960, itu boleh dibilang seorang pejabat karier. Dia menjadi Wali Kota Jambi (1966 - 1968) dan Wali Kota Padang (1973 - 1983). Selain menjadi Pembantu Gubernur Sum-Bar, Hasan Basri Durin gelar Datuk Rangkayo Mulia Nan Kuning adalah Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), organisasi para pemangku adat di Sumatera Barat. Tampaknya tiada lagi kerikil lain buat Durin. Setelah nama tiga bakal calon itu diteliti Depdagri, selanjutnya akan diadakan pemilihan calon gubernur di DPRD Sum-Bar. Calon terpilih akan dikirimkan kepada Presiden, yang akan menetapkan siapa yang diangkat sebagai gubernur. Menurut rencana, gubernur baru akan dilantik 30 Oktober mendatang, saat berakhirnya masa jabatan Azwar Anas.