Tunggu Saja Kejutan Berikutnya

HAMPIR sebulan Pangkopkamtib/Ketua Opstibpus Laksamana Sudomo sibuk turun ke jalan, melancarkan operasi memberantas pungutan liar. Hasilnya antara lain: jembatan timbang yang menjadi sumber pungli diciutkan dari 173 menjadi 55 buah saja. Keputusan ini diambil setelah sejumlah menteri bidang Ekuin, yang dipimpin Widjojo Nitisastro, Sudomo sendiri dan beberapa dirjen melapor kepada Presiden di Istana Merdeka 13 Desember lalu. Apa rencana Sudomo selanjutnya? Minggu lalu, orang kedua di Departemen Hankam itu menerima wartawan TEMPO Herry Komar dan A. Margana. Berikut ini petikan wawancara itu: Mengapa operasi "turun ke jalan" dilakukan lagi? Apakah operasi serupa 1977 dirasa kurang efektif? Memang, kita sudah melakukan gebrakan itu pada 1977. Tindak lanjut seharusnya adalah tugas departemen yang bersangkutan. Kelihatannya, khusus yang menyangkut pengawasan kurang efektif. Ini yang dirasakan masyarakat. Pungli itu seperti kambuh lagi. Setelah kita lakukan pengecekan diam-diam, maka lahirlah Operasi Teratai IV dan. Sasaran gebrakan ialah untuk mencapai momentum tertentu. Ini berhasil dicapai. Tentu saja tindak lanjut yang konsepsional harus segera diisikan Bukan sekedar gebrakan saja. Presiden sendiri kemudian telah mengambil kepu tusan untuk dapat mencegah pungli itu secara tuntas. Sedang pejabat DLLAJR sendiri kini juga sudah sadar. Tinggal sekarang ma syarakat. Kalau mereka tidak memberikan peluang, misalnya dengan membawa muatan lebih dan berani menolak memberikan pungli, saya kira ini tidak akan terjadi' Pungli bisa dicegah selama ada sistem pengawasan yang efektif. Apakah operasi pungli ini mengambil prioritas dalam menentukan sasaran? Pokoknya keseluruhan. Saya mulai dari jalanan karena ini menyangkut dan dirasakan langsung masyarakat. Pengusaha atau sopir truk membayar kepada oknum pejabat. Tentu mereka tidak mau rugi. Mereka akan membebankan kepada pemilik barang. Kepada siapa si pemilik barang membebankan lagi? Ya kepada masyarakat. Saya memang tidak memakai istilah teri dan kakap. Saya ingin menyelesaikan yang menyangkut langsung masyarakat. Tidak usah ngomong banyak, jebrat-jebret saya lakukan sendiri. Sekarang saya jamin, tidak akan ada pungli di alanan. Ini semua cara saya yang sekaligus untuk memperbaiki yang 1977. Dulu saya serahkan saja kepada departemen untuk menentukan tindak lanjut Hasilnya tidak baik. Nah, sekarang kita menuju tempat lain .... Kapan operasi semacam itu dilanjutkan ke sektor lain, misalnya pajak, bea cukai, dan tempat pelayanan masyarakat? Ya nanti. Tunggu saja. Kalau saya beritahu sekarang, mereka akan siap-siap. Ini harus dipersiapkan dengan matang. Kita harus mengecek kebenarannya, mempelajari modus operandi-nya dan melakukan observasi. Kita tidak bisa melakukan dengan dasar kira-kira atau prasangka. Tunggu saja kejutan berikutnya. Bagaimana dengan korupsi? Mengapa belum menjadi sasaran? Pemerintah menyadari bahwa korupsi itu masih ada. Tapi pemerintah tidak berhenti melakukan tindakan pencegahan. Caranya: memperbaiki administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, meningkatkan pengawasan dan menindak yang bersangkutan. Sejak 1977, rata-rata 6-7 pegawai negeri ditindak tiap hari. Yang diharapkan pemerintah, agar masalah ini diletakkan secara proporsional, menilainya dengan wajar dan tidak mudah menggeneralisasikan. Sehubungan dengan soal korupsi, belum tentu uang itu membebani masyarakat secara langsung. Mungkin ini memang ada impaknya bagi pembangunan. Nah, kalau begitu, kita lihat saja. Apakah pembangunan itu macet atau tidak. Apa ada proyek pembangunan yang besar ambruk karena masalah korupsi? Sebutkan. Ini saya tantang! SAYA tidak mengatakan itu tidak ada. Tapi masalah ini tidak bisa di selesaikan hanya dengan prasangka atau menggebyab uyah (menggeneralisasikan). Lebih baik tunjukkan yang konkrit, laporkan kepada kami lantas selanjutnya kami cek. Daripada cuma ngomong saja. Kalau cuma ngomong begitu, nenek saya juga bisa. Pernah diungkapkan, bahwa situasi politik atau stabilitas nasional sekarang baik. Faktor apa yang menentukan? Ada kesadaran dan disiplin masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas. Hasil pembangunan 5 tahun terakhir yang menekankan pemerataan sudah dirasakan. Kepercayaan masyarakat semakin besar kepada pemerintah. Buktinya, mereka mengusulkan gelar Bapak Pembangunan. Dibandingkan 1978, keadaan sekarang tenang-tenang. Tidakkah kelompok kecewa semakin potensial, mengingat selama 5 tahun mendatang makm banyak pejabat dan perwira tinggi yang pensiun? Tidak, selama kita bisa menyesuaikan diri. Kalau saya, sesudah selesai dengan jabatan, ya sudah. Jangan banyak ngomong. Waktu kita sudah lalu. Kita sudah pernah berjasa. Tidak usah kasih tahu lagi: eee, generasi ini harus begini-begini. Mereka punya tahap sendiri. Dan lagi, harus diingat bahwa tidak ada jabatan yang abadi. Kalau begitu kan bisa dianggap mau bercokol terus. Kita ini cuma wayang. Tapi kadang-kadang ada itu yang dikatakan post poer syndrome. Mereka berpikir bahwa masih menjadi pejabat. Ya salah dong. Kalau sudah pensiun, selesailah sudah. Lebih baik pulang kampung, di rumah, mengurus anak istri, banyak berbuat amal untuk masyarakat, membantu pemerintah sebisanya ....