Umat Tidak Puas ? Bunuh Diri

BERBEDA dengan PDI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nampaknya sudah dapat mengatasi masalah-masalah intern partai. Sikap partai ini dalam menghadapi isyu-isyu politik setidak-tidaknya mencerminkan adanya kekompakan -- menyusul fusi tiga tahun lalu. Ini disebabkan keempat partai yang berfusi menjadi PPP itu sama-sama memiliki dasar yang sama, yaitu Islam. Meskipun demikian PPP tidak berarti sudah bebas dari pertikaian. Masalah eperti kongres, pengalihan kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda, dan perebutan pengaruh antara keempat bekas unsur partai, setiap saat bisa muncul ke permukaan. Menghadapi hal tersebut, mereka rupanya sepakat untuk "sementara ini mengendapkannya". Sebab sasaran yang lebih besar menghadapi pemilihan umum -- lebih meminta perhatian PPP tinimbang menyelesaikan soal-soal intern tersebut. Hal tersebut jelas terasa akhir-akhir ini. Sejak bulan lalu Dewan Pimpinan Partai yang berkantor di Jalan Diponegoro itu kewalahan juga menerima undangan dari wilayah maupun cabang-cabang. Tentu saja undangan itu tidah menyebut-nyebut buat kepentingan kampanye sebab waktu untuk itu belum tiba. Tapi bagi petugas partai yang datang dari pusat, kesempatan seperti ini dimanfaatkan guna menjelaskan dan menjawab persoalan yang dihadapi PPP, termasuk hambatan yang datangnya dari petugas pemerintah setempat. Lalu bagaimana sikap PPP menghadapi pemilu'? Team TEMPO lebih lanjut melakukan wawancara dengan pimpinan PPP. Bertempat di sekertariat Jalan Diponegoro, TEMPO diterima oleh Nurdin Lubis, H. Imam Sofwan dan drs. Chalid Mawardi. Ketiga-tiganya silih berganti menjawab wawancara. Di bawah ini jawaban mereka * KEINGINAN MUTLAK Tanya: Target apa yang ingil dicapai PPP dalam pemilihan umum 1977? kemenangan mutlak atau peningkatan jumlah kursi? Jawab: Yang mutlak diinginkan tidak kepada kemenangan dan kursinya. Tapi berhasilnya pemilu itu dilaksanakan -- mulai dari pra-kampanye, kampanye, pelaksanaan pemilu dan penghitungan secara benar demokratis, aman dan tertib. Untuk itu sesungguhnya cukup kalau undang-undang pemilu dilaksanakan benar-benar. Kami yakin bila ini dilaksanakan, golongan yang beroleh kemenangan akan merasa lega dengan kemenangannya itu. Bagi golongan yang tidak menang juga akan merasa lega dalam menerima hasilnya. Sebaliknya kalau tidak jujur, golongan yang memang bisa tetap merasa tidak kuat. Demikian juga golongan yang memperoleh sedikit kursi, tidak puas. T: Optimiskah PPP bahwa pelaksanaan ynlg demokratis, jujur, dan bersih dapat dihasilkan pada pemilu mendatang? J: Optimis atau tidak tergantung terutama pada pihak pemerintah. Dari ucapan-ucapan kalangan pemerintah di tingkat pusat akhir-akhir ini kelihatannya ada kemajuan. Ucapan Menteri Dalam Negeri sendiri selaku pengendali pelaksana Pemilu cukup baik. Hanya terus terang semakin jauh suatu daerah dari pusat, pelaksanaan ucapan tadi makin lain. Apakah ini dikarenakan belum sampai instruksi-instruksi tersebut, kami sendiri belum mengetahuinya. T: Adakah keluhan dari daerah tentang masih adanya tindakan yang belum demokratis? J: Bahkan mulai bermunculan. Misalnya pembentukan komisaris partai Di Kalimantan Selatan -- kecamatan Hulu Sungai -- ada petugas partai yang mengalami penahanan dua malam. Setelah kami usut pihak polisi mengatakan penahanan bukan karena soal persiapan pembentukan komisaris, melainkan karena soal lain. Kalau pada tingkat propinsi petugas partai dan pemerintah masih bisa mencari pemecahan soal-soal seperti ini, dengan saling pendekatan. Tapi di daerah kecamatan dan desa antara keduanya sukar berbicara. Pada umumnya petugas partai lebih banyak diliputi rasa takut. T: Apa ada kemungkinan PPP akan mengalami kenaikan jumlah pemi- lih? Apakah penelitian sudah diadakan untuk itu? J: Hal ini tergantung pada pelaksanaan pemilu, apakah bersih. jujur atau tidak. Kalau kontestan hanya tiga saja, kami optimis. Tapi kalau kita harus berhadapan dengan ABRI dan pemerintah, itu bukan lawan yang seimbang. Apalagi bila mereka ini apriori harus memenangkan Golkar, jelas kami tidak mungkin menyaingi. T: Hal-hal apa yang akan jadi tema kampanye nanti: soal penyelundupan, ekonomi lemah, kenakalan remaja, kerukunan beragama atau apa? J: Kami belum sampai ke situ. Yang penting PPP akan keluar dalam pemilu nanti untuk menegakkan demokrasi. T: Sejauh mana fisi dalam PPP hingga saat ini? Masih adakah perbedaan dalam arti yang prinsipil? J: Sebagaimana saudara ketahui, fusi ini dalam bidang politik. Pengalaman dalam tiga tahun ini menunjukkan hal-hal positif. Artinya benar-benar satu pendapat di dalam masalah politik. Misalnya dalam sikap menghadapi pemilu, perundang-undangan, maupun dalam menanggapi pemerintah. Kalau masih ada tindakan-tindakan tidak bersatu. Jelas itu tidak dalam soal politik. T: Ada perasaan di luar seolah-olah antara ummat dan pimpinan partai terdapat keseniangan (gap). Partai Persatuan atau pimpinannya tidak cepat menanggapi suara dari kalangan bawah. Sehingga timbul tanda tanya apakah kepemimpinan sekarang betul-betul seperti yang diharapkan ? J: Kepemimpinan dari fusi ini memang belum seperti yang diharapkan, dan bukan lewat sebuah kongres. Jadi kalau masih terjadi anggapan demikian masalahnya karena belum mendapatkan penjelasan yang kongkrit. Tapi kalau diukur dari musyawarah nasional Dewan Partai yang lalu, PPP sudah berhasil mencetuskan putusan-putusan yang di dalamnya juga mencakup soal-soal politik. Kalau pun kesenjangan masih ada, kadarnya kami lihat sudah menipis. * UMAT TIDAK PUAS? T: Adanya demonstrasi pemuda-pemudi Islam tentang RUU Perkawinan di tahun 1973, apakah ini tidak menunjukkan ketidak puasan umat kepala wakil-wakilnya yang dalam menanggapi soal ini di DPR ? J: Sesungguhnya kami sudah menanggapinya. Demonstrasi pemuda Islam itu bukan karena kelambatan DPP menanggapi RUU tersebut. Mereka justru melihat dan khawatir bahwa tanpa dorongan dari luar, golongan Islam yang minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat --posisinya lemah. Demonstrasi itu sendiri terjadi tatkala pemerintah memberi jawaban. Jadi ditujukan kepada pemerintah bukan kepada DPR atau partai. T: Kemungkinan kongres: bisakah dilaksanakan sebelum pemilu? J: Munas yang lalu juga membicarakan hal ini dan menyerahkan DPP untuk menentukan waktunya. Tentang kemungkinan dilaksanakan sebelum pemilu tergantung apakah pemilu demokratis atau tidak. T: Bagaimana mengukur pemilu demokratis atau tidak sebelum terlaksana? J: 'Kan pemilu memerlukan persiapan, seperti pendaftaran pemilih, calon dan pengajuan-pengajuan calon serta kampanye. Sekarang juga sudah kami lihat seperti pembentukan-pembentukan komisaris saja mendapat kesulitan. Karena itu kami akan melihat pelaksanaan pemilu itu tahap demi tahap. Kalau tidak demokratis, kami lihatlah apakah persoalannya harus diselesaikan lewat kongres. Kalau bisa diselesaikan sendiri perlu apa lagi kongres diadakan. T: Jadi ada kemungkinan memutuskan ikut atau tidak dalam pemilu? J: Belum sampai ke situ. Sampai sekarang kami bertekad dan berusaha sekuat tenaga untuk pelaksanaan dan pensuksesan pemilu. 'Belum ada terbetik dalam benak kami untuk memikirkan tidak ikut pemilu nanti. Kami ingatkan bahwa salah satu keputusan munas adalah bahwa PPP akan mensukseskan pemilu yang bebas, adil dan jujur. T: Menurut anggapan PPP, apakah pemerintah lebih menyukai bila kongres diadakan sebelum pemilu? J: Kami belum mendengar hal itu. Kongres tidak sedikit mengeluarkan biaya dan tenaga. Sehingga banyak pertimbangan yang belum dapat menetapkan apakah kongres dilangsungkan sebelum atau sesudah pemilu. Sekiranya tidak ada pertimbangan-pertimbangan ini, kongres memang seharusnya diadakan sebelum pemilu. T: Berapa banyak dana yang diperkirakan oleh PPP menghadap ke pemilu ? Apakah pemerintah juga akan membantu kampanye? J: Anggaran belanja untuk pemilu kami belum susun. Kami tidak memusatkan pembiayaan di tingkat pusat. Bantuan pemerintah juga belum ada. Dalam UU Parpol dan Golkar memang disebutkan salah satu sumber keuangan partai dan Golkar adalah bantuan pihak pemerintah. T: Pemilih yang akan datang sebahagian besar terdiri dari kalangan muda. Generasi muda sendiri nampaknya bersikap masa bodoh terhadap kehidupan parpol atau kepada tokoh pimpinannya. Bagaimana menghadapi ihi menurut PPP? J: Konsep PPP yaitu akan mengajak mereka dan bilamana perlu kita adakan diskusi bersama tentang bagaimana cara yang sebaik-baiknya menghadapi pemilu. Kalau ada sikap apatis, itu bisa dipahami. Sebab kadang-kadang parpol dulu tidak berfungsi sebagai pejuang keinginan rakyat pada lembaga yang sudah disediakan. Tapi kalau partai sudah berfungsi, kami kira tidak ada alasan untuk bersikap miasa bodoh. Misalnya kasus KUU Perkawinan di mana pemuda, tanpa dipanggil -- kebetulan suaranya sama dengan fraksi PPP -- berdemonstrasi. T: Apakah PPP yakin bisa menarik simpati mereka? J: Kami optimis. Persoalannya menyangkut cara pendekatan dari golongan tua terhadap golongan muda. Kalau pendekatan ini bisa diperbaiki kami kira tidak ada masalah. T: Kira-kira apa kehendak golongan muda tersebut? Lalu bagaimana kontak dengan mereka diadakan? J: Sesungguhnya tidak banyak permintaan mereka. Dalam memikirkan masalah-masalah politik ini mereka ingin diajak serta. Kami kira itu wajar. Selama ini pun mereka tidak ditinggalkan. Tapi karena partai tidak berbentuk wadah federasi, memang tidak ada wakil-wakil resmi -- misalnya dari IMI atau PMII duduk di partai. Namun dalam kepemimpinan sekarang ada di antara mereka yang berasal dari organisasi-organisasi golongan pemuda ini. Kami pun sering mengadakan pertemuan dengan mereka. Tapi hubungan cara organisatoris tidak ada. T: Sikap dalam menghadapi RUU Perkawinan antara lain juga disebabkan karena perasaan kuat beragama Islam. Apa ini juga akan jadi salah satu alasan menarik mereka dalam pemilu? J: Itu tergantung pada apa yang diperbuat partai saat ini. Apakah orang bisa menaruh harapan pada partai atau tidak. Sebab orang memilih tidak karena Islam saja, tapi dia juga yakin bahwa ia menaruh harapan pada partai pilihannya. T: Menurut penilaian PPP apakah pemuda akan bersikap apatis atau tidak pada pemilu nanti? J: Kami belum tahu, sebab penelitian tidak pernah dilakukan untuk itu. * BUNUH DIRI T: Bagaimana sistim pencalonan ? Mungkinkah timbul perbedaan-perbedaan, atau sudah diatur menurut persentase besarnya unsur-unsur dalam PPP? J: Kemungkinan timbulnya perbedaan itu tetap ada. Kami kira masing-masing toh sudah mengetahui keadaannya. Misalnya di daerah di mana punya mayoritas pemilih. Kalau diajukan daftar nama A untuk daerah tersebut, itu kan namanya bunuh diri. Hal ini -- yang belum bisa dihindarkan -- akan menjadi perhatian kami, meskipun bukan merupakan titik-tolak utama. Namun demikian calon yang diajukan hendaknya tidak terlepas dari soal mutu, sikap perjuangannya, dan bisa diterima oleh semua. T: Apa ini tidak lebih repot dibanding tahun '71? J: Memang ini kerepotan yang tak bisa dihindarkan. Tapi lebih kecil dibanding kerepotan sewaktu masing-masing -- NU, PSII, Perti, dan PMI -- maju sendiri. Waktu itu kami saling hantam di forum terbuka. T: Apakah tidak akan timbul keluarnya peraturan berisi daftar sejumlah tokoh-tokoh yang tidak boleh dipilih? J: Itu mungkin saja terjadi. Ini juga kita bicarakan sewaktu membahas RUU pemilu. Sudah menjadi konsensus bahwa yang berhak menyaring calon itu hanya partai sendiri. Dan seorang calon apabila sudah memenuhi syarat sebagaimana tertera dalam UU, tidak ada alasan dibatasi untuk tampil. T: Kelihatannya bapak-bapak ini tenang-tenang saja. Apa ini menunjukkan optimisme? J: Yang kita menangkan sebetulnya prinsip sebagaimana kami katakan dari awal wawancara ini. Dengan kata lain PPP tidak menginginkan lagi, bahwa rakyat Indonesia -- yang baik hati ini mengalami nasib seperti menghadapi Pemilu '71.