Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini mengatakan soal wacara Presiden Prabowo Subianto kepala daerah dipilih DPRD dapat menyebabkan sentralisasi kekuasaan. Ia menyebut, dengan pemilihan tidak langsung dapat memudahkan suara rakyat untuk dikendalikan oleh beberapa orang yang berkepentingan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pemilihan oleh DPRD namanya demokrasi tidak langsung, ” kata Dede melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dede menyebut tidak sepakat jika kepala daerah dipilih DPRD. Ia mengatakan, jika tujuannya untuk efisiensi anggaran, maka kepala daerah bisa ditunjuk langsung oleh presiden. “Kalau mau efisiensi anggaran, sudah saja gubernur ditunjuk presiden,” kata Dede.
Dede memaparkan kemungkinan suatu negara untuk melakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hanya saja, syaratnya berat, kata dia, anggota DPRD terpilih harus memiliki integritas.
“Mungkin saja (untuk dilakukan) syaratnya berat, anggota DPRD terpilih harus punya integritas untuk memilih kepala daerah, anti politik uang dan anti transaksional dengan kepala daerah yang akan dipilih,” kata Dede.
Dede menyebut, negara harus menyiapkan sanksi yang tegas jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. “Negara harus menyiapkan sanksi tegas terhadap anggota dprd yang menerima suap misalnya,” katanya.
Sementara, menurutnya di Indonesia sendiri belum bisa diterapkan demokrasi tidak langsung seperti ini. Anggota DPRD belum memiliki pandangan politik untuk kepentingan orang banyak.
“(Di Indonesia) belum bisa, karena kualitas anggota DPRD yang belum memiliki pandangan bahwa politik untuk memikirkan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Dede.
Sebelumnya, Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah atau pilkada diselenggarakan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Menurut Prabowo, opsi itu dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan. Anggaran sebesar itu menurutnya lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” kata Presiden saat memberikan sambutan di HUT Ke-60 Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024.
Hendrik Khoirul Muhid berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
