Wawancara Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Menjawab Isu Geng Solo dan Netralitas Polri di Pilpres 2024

TEMPO.CO, Jakarta - NETRALITAS Polri dipertanyakan banyak pihak dalam ajang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sebab beberapa kejadian terakhir, Korps Bhayangkara itu cenderung membantu pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianggap sebagai Geng Solo, orang-orang yang berada di lingkaran dekat Jokowi.

Menanggapi isu netralitas itu, Listyo Sigit Prabowo meminta publik melaporkan jika memang ada pelanggaran. “Kalau memang ada bukti, silakan dilaporkan. Tapi jangan buat framing atau skenario. Kalau memang ada anggota yang tidak netral laporkan disertai bukti akan kami proses,” ujar Listyo Sigit Prabowo dalam wawancara tertulis dengan TEMPO pada Sabtu, 25 November 2023.

Listyo Sigit pernah menjadi ajudan saat Jokowi baru didapuk sebagai presiden pada 2014 lalu. Kedekatan lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu dengan Jokowi terjalin saat masih bertugas sebagai Kapolresta Solo. Pada saat bersamaan, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Apakah kedekatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Jokowi mempengaruhi netralitas Polri dalam Pilpres 2024? Berikut penjelasannya:

Menyangkut netralitas aparat/polisi, Anda dikenal sebagai “Geng Solo” atau dekat dengan Pak Jokowi sehingga dimungkinkan mendukung Prabowo-Gibran. Tudingan dari kubu lain bahwa polisi ikut memasang alat peraga kampanye Prabowo-Gibran?

Terkait hoax atau framing yang merugikan institusi, kami imbau untuk dihentikan. Kita sebaiknya ciptakan iklim pemilu dan kontestasi nasional yang damai. Rakyat saat ini sudah cerdas dan pasti akan memilih dengan cermat dan hati-hati calon pemimpin nasional. Tugas institusi mengawal agar pemilu berjalan dengan damai karena tantangan terkait ketidakpastian global itu yang menjadi ancaman semua negara. Kita butuh persatuan dan kesatuan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Banyak negara lain menjadi pasien IMF. Alhamdulillah Indonesia masih bisa bertahan dan menjadi salah satu negara terbaik pertumbuhan ekonominya baik di Asia maupun negara-negara maju G20. Ini yang harus kita jaga dan pertahankan. Jangan sampai politik praktis mengalahkan cita-cita nasional dan upaya bangsa untuk menjadi negara maju dan mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045.

Beberapa waktu belakangan, beredar berbagai isu terkait netralitas Polri dalam Pemilu 2024. Seperti isu pembubaran olahraga yang terdapat spanduk caleg tertentu di Pasuruan, Jawa Timur?

Itu isu netralitas pertama yang muncul, terkait adanya pembubaran kompetisi olahraga yang terdapat spanduk calon anggota legislatif dari partai tertentu di Kabupaten Pasuruan. Pembubaran kegiatan olahraga tersebut disebabkan karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari induk organisasi olahraga PBVSI dan izin dari Kepolisian. Setelah dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, pertandingan tersebut dapat dilaksanakan dengan melengkapi syarat-syarat perizinan. Isu tersebut juga sudah dilakukan press release bersama.

Belakangan ini kepala desa/perangkat desa juga dipanggil polisi karena mereka tidak ikut acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di GBK yang mendukung Prabowo-Gibran?

Terkait pemanggilan kepala desa di Jawa Tengah, pengaduan masyarakat terhadap kasus tersebut telah diterima Polda Jawa Tengah sejak 12 April 2023. Dit Reskrimsus Polda Jateng mulai melakukan serangkaian upaya penyelidikan sejak 31 Juli 2023. Upaya penyelidikan tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di kompleks GBK pada 19 November 2023.

Dalam proses penyidikan nantinya, tidak menutup kemungkinan Polri juga melibatkan atau melimpahkan perkara kepada kejaksaan dan/atau KPK. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Polri memiliki mekanisme pengawasan mulai dari pengawas internal dan pengawas eksternal. Kami terbuka apabila pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Kemenkopolhukam ingin mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan.

Kabar lainnya mengenai pemasangan CCTV di KPU Blitar oleh polisi. Kita tahu Blitar sebagai basis massa dari kandidat tertentu…

Terkait pemasangan CCTV di Kantor KPU Kota Blitar, hal tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan kantor-kantor penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Polri juga telah memiliki MoU dengan KPU dan Bawaslu. Isu tersebut juga sudah langsung dijawab oleh KPU RI dan KPU Kota Blitar bahwa pemasangan CCTV hanya dilakukan di luar kantor.

Bagaimana dengan patroli oleh polisi ke kantor-kantor partai di pusat maupun daerah jelang pemilu. Apakah itu perlu? Karena hal itu dianggap sebagai intimidasi…

Terkait patroli di kantor partai politik, rumah relawan, atau posko pemenangan, objek-objek tersebut merupakan bagian dari sasaran pengamanan dalam Operasi Mantab Brata. Patroli oleh Kepolisian dilakukan terhadap seluruh partai politik dan seluruh posko relawan setiap pasangan calon, dengan tujuan untuk situasi kamtibmas yang kondusif. Adapun keluhan yang diterima terkait kegiatan menimbulkan persepsi intimidasi, akan menjadi masukan bagi kami. Saat ini, kami telah mengeluarkan Surat Telegram agar kegiatan-kegiatan patroli dan pengamanan lainnya oleh kepolisian dilakukan dengan melakukan komunikasi publik baik melalui media maupun media sosial terkait dengan rute dan tujuan patroli sehingga tidak menimbulkan isu netralitas Polri.

Apakah intelijen Polri memang ditugaskan hadir di setiap rapat partai? Seperti yang disampaikan PDIP bahwa ada intelijen yang ikut rapat di PDIP Sulteng saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke sana beberapa waktu lalu?

Terkait dugaan anggota intelijen mendatangi kegiatan internal partai. Isu ini sudah dibantah langsung oleh DPD PDIP Sulteng bahwa dugaan tersebut tidak benar.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum menyampaikan pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Di setiap pemilihan umum, selalu saja ada kekhawatiran atau mungkin tudingan bahwa aparat keamanan tidak netral. Bagaimana Anda merespons masalah-masalah seperti ini?

Polri senantiasa berkomitmen untuk mendukung dan memajukan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana arahan Bapak Presiden RI dan penyampaian saya dalam berbagai kesempatan bahwa Polri harus menjunjung tinggi netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Sejak awal, kami telah menekankan agar seluruh personel Polri dapat benar-benar menjaga perilaku dan tindakannya terkait dengan netralitas Polri.

Setiap anggota Polri dari pucuk pimpinan hingga pelaksana di lapangan terikat dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik Kepolisian terkait netralitas Polri. Kami juga telah melakukan penegasan melalui tiga Surat Telegram yang berisi tentang pedoman perilaku netralitas anggota Polri. Sebagai organisasi modern, kami terbuka terhadap setiap kritik, saran, keluhan, atau laporan dari masyarakat. Apabila ada indikasi perbuatan atau perkataan personel Polri di lapangan yang dapat menimbulkan isu netralitas Polri, pasti segera kami tindaklanjuti.

Baca selanjutnya: upaya menjaga personel Polri bersikap netral dalam Pemilu

Apa saja upaya yang Anda lakukan untuk menjaga agar personel Polri bersikap netral dan profesional dalam Pemilu ini?

Jika ditemukan pelanggaran terkait netralitas personel Polri, kami imbau agar segera dilaporkan dengan bukti-buktinya. Apabila hasil pendalaman menunjukkan adanya keberpihakan Polri, maka akan kami proses dan kami tindak dengan tegas tanpa pandang bulu sesuai peraturan yang berlaku. Prioritas Polri adalah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus berjalan dengan aman, damai, sejuk, dan nyaman sehingga proses pembangunan dapat kembali berjalan demi mewujudkan Indonesia Maju yang kita cita-citakan bersama.

Saat melakukan kunjungan ke seluruh wilayah Indonesia, kami senantiasa menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa Indonesia. Kami juga mengajak stakeholder dan elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan deklarasi pemilu aman dan damai. Upaya ini kami lakukan untuk mengingatkan dan menjaga masyarakat bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa, namun jangan sampai terjadi polarisasi di masyarakat.

Tentunya, siapa pun presiden yang terpilih nantinya, persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa harus tetap terjaga. Sebab, persatuan dan kesatuan merupakan modal kita dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.

Lalu bagaimana pemetaan potensi ancaman dalam Pemilu 2024?

Pemilu 2024 diselenggarakan di tengah tantangan ketidakpastian global yang menyebabkan gejolak ekonomi global semakin sulit untuk diprediksi. Terlebih lagi, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan diselenggarakan pada tahun yang sama. Faktor-faktor dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 seperti rentang geografis yang luas dan kondisi medan yang sulit, tahapan penyelenggaraan yang tumpang tindih termasuk irisannya dengan event-event internasional dan agenda-agenda nasional seperti Piala Dunia U-17, Natal dan Tahun Baru 2024, Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemilu 2024.

Polarisasi juga menjadi perhatian kami dalam pengamanan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Polarisasi akibat narasi ”kita vs mereka” yang dirasakan pada Pemilu 2019, tidak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2024.

Terhadap tantangan dan potensi kerawanan tersebut, apa yang akan dilakukan Polri?

Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan secara bertahap melalui Indeks Potensi Kerawanan Pemilu/Pilkada yang dikenal dengan IPKP. Berdasarkan hasil analisa terhadap lima dimensi (dimensi potensi gangguan Kamtibmas, dimensi ambang gangguan, dimensi peserta Pemilu, dimensi partisipasi masyarakat dan dimensi penyelenggara) dalam IPKP Tahap III pada Agustus 2023, terdapat dua provinsi dan 52 kabupaten/yang dikategorikan sebagai daerah sangat rawan serta terdapat 10 provinsi dan 37 kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai daerah rawan. Pemetaan ini menjadi dasar Polri untuk melakukan pengamanan secara optimal. Kami optimis dengan perencanaan yang matang, manajemen mikro di lapangan, pengawasan pimpinan secara melekat, dan sinergi dari seluruh stakeholder terkait, serta dukungan seluruh masyarakat Indonesia, Polri pasti mampu mengamankan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan ”Presisi”.

Program atau operasi apa saja yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah keamanan ini?

Dalam rangka mengamankan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024, Polri didukung TNI, kementrian/lembaga, instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 di tingkat Mabes, Polda serta Polres jajaran, sejak 19 Oktober 2023 sampai 21 Oktober 2024 dengan melibatkan 261.695 personel pengamanan. Polri juga telah menyiapkan pola pengamanan sistem wilayah/ zonasi untuk Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara. Nantinya personel dalam satu wilayah/ zonasi akan saling mem-back up pengamanan. Apabila masih belum mencukupi, maka akan melibatkan wilayah/zonasi terdekatnya dengan tetap memperhatikan stabilitas kamtibmas di daerah asal. Apabila masih dibutuhkan penebalan, maka personel TNI juga siap diperbantukan. Pada penyelenggaraan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga telah mempersiapkan antisipasi situasi kontijensi, sebagai berikut:

Aman Nusa I berisi penanganan tentang Konflik Sosial

Aman Nusa II berisi penanganan Bencana Alam

Aman Nusa III berisi penanganan Terorisme

Bagaimana upaya untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat seperti Pilpres 2019 lalu?

Untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat akibat kontestasi Pemilu 2024, Polri menyelenggarakan Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024. Cooling system dilakukan dengan menyuarakan pesan-pesan persatuan dan kesatuan, meningkatkan empati dan kohesi sosial masyarakat, serta meningkatkan literasi masyarakat sehingga tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoaks, black campaign, atau konten provokatif lainnya. Narasi besar yang kami bangun yaitu perbedaan pendapat dan pilihan menjadi hal yang wajar, namun persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga. Kami menyadari bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, Sinergisitas lintas sektoral merupakan kunci keberhasilan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang aman, damai, dan lancar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) melakukan salam komando usai menandatangi dokumen nota kesepahaman antara KPU dengan Polri di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Apa tantangan yang dihadapi Polri untuk menjaga keamanan di dunia siber yang berhubungan dengan Pemilu 2024?

Kita telah memiliki pengalaman adanya ancaman siber pada Pemilu 2019. Pada waktu itu, Polri berhasil mengungkap adanya kelompok Saracen yang beroperasi dengan menciptakan konten-konten hoaks, propaganda, dan black campaign yang kita kenal dengan serangan firehose of falsehood. Selain ancaman tersebut, sistem informasi yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu juga berpotensi menjadi target serangan siber baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, seperti adanya artificial intelligence dan quantum computer, tentunya potensi ancaman siber mungkin kembali terjadi pada Pemilu 2024.

Untuk menjaga Pemilu 2024 dari ancaman siber, diperlukan koordinasi, kerja sama, kolaborasi, dan sinergisitas, dari TNI-Polri, BSSN, BIN, Kemenkominfo, dan penyelenggara Pemilu. Untuk menjaga ruang siber yang bersih, sehat, dan produktif dalam seluruh tahapan Pemilu 2024, Polri melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

Membuat konten edukasi dan melakukan literasi digital terkait Pemilu aman dan damai melalui meme, infografis, maupun video.

Melakukan penguatan patroli siber dan peringatan Virtual Police terhadap konten-konten dengan muatan hoaks dan SARA.

Apabila terdapat konten-konten yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, Polri akan melakukan take down dan penegakan hukum secara tegas.

Apakah ada antisipasi khusus soal itu?

Untuk mengantisipasi potensi serangan siber terhadap sistem informasi dan aplikasi penyelenggara Pemilu, Polri melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

Melakukan asesmen terhadap celah keamanan sistem informasi dan aplikasi.

Membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas melakukan penanganan awal ketika terjadi insiden siber. Tim CSIRT ini telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik dalam rangka pengamanan ancaman siber pada event-event internasional mulai dari KTT G20 di Bali, KTT ASEAN di Labuan Bajo dan Jakarta.**