’Titipan’ Untuk Pemerintah Mendatang

MPR dan DPR hasil pemilu telah terbentuk, MPR akan memilih presiden yang akan menjalankan pemerintahan.

Marilah kita ulangi kalimat di atas secara terbalik: presiden itu dipilih oleh MPR untuk menjalankan pemerintahan. Kalimat ini memberikan pengertian yang sangat jelas bahwa seorang putra atau putri bangsa Indonesia bisa menjadi presiden karena ia dipilih oleh MPR.

Mengapa pengertian itu penting benar disadari oleh seorang presiden? Selama ini atau sejak beberapa puluh tahun yang silam kalau presiden sudah terpilih seolah-olah atau memang demikian yang tampak, presiden itu ”jalan sendiri”.

Presiden sudah jarang bertemu dengan MPR kecuali nanti kalau ia mau dikukuhkan kembali sebagai presiden. Sebaliknya, MPR/DPR menjadi ”renggang” terhadap presiden, MPR/DPR sudah tidak lagi memantau presiden yang dipilihnya malahan terkesan atau memang ”takut” terhadap orang yang dipilihnya sebagai presiden.

Pada zaman reformasi ini, saya kira orang biasa seperti saya sudah tidak ingin lagi melihat hubungan MPR/DPR dan presiden seperti itu. Presiden hendaknya hormat terhadap lembaga yang telah memilihnya, presiden hendaknya benar-benar menjalankan amanat dari orang-orang yang telah memilihnya dan sadar bahwa mandatnya dapat ditarik kembali. Sehingga tentulah untuk hal-hal yang sangat penting ia sering ”berhubungan akrab” dengan MPR/DPR.

Sebaliknya, MPR/DPR tentulah lembaga yang secara aktif memantau gerak-gerik dari orang yang telah dipilihnya sebagai presiden, bukan malah minta ”doa restu” dari Bapak Presiden.

Menteri-menteri yang dipilih dan diangkat oleh presiden juga hendaklah sadar benar bahwa mereka adalah perpanjangan tangan presiden yang dipilih oleh MPR/DPR tadi. Jadi, tentu orang biasa seperti saya sudah tidak ingin lagi melihat ada menteri-menteri yang ”pandang enteng” MPR/DPR atau menunjukkan keengganan, bahkan keangkuhannya kalau dipanggil DPR.

Ada lagi yang kurang berkenan, yaitu menteri yang suka memberikan pernyataan politik tanpa berkonsultasi dengan presiden atau mengomentari hal-hal yang bukan bidang departemennya.

Kiranya, sebagaimana presiden sendiri, para menteri hendaklah benar-benar sehat lahir batin dan memang the right man on the right place.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), walaupun pekerjaannya independen, jelas tidak ”independen”, dalam arti ia jelas berkorelasi dalam martabat yang sama dengan DPR dan DPA. Permintaan-permintaan DPR yang sangat berhubungan dengan kepentingan rakyat haruslah dihormati oleh BPK. BPK kan bukan bekerja demi hukum, tetapi BPK bekerja untuk rakyat, artinya untuk keadilan. Arogansi tidak boleh timbul di dalam BPK karena semata-mata ia bekerja independen. Martabat BPK tidaklah lebih tinggi dari DPR.

DR. ABDUL GOFAR SASTRODININGRAT
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara
Medan