Album

PENGHARGAAN
Koesalah Soebagyo Toer

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN) memberikan penghargaan kepada Koesalah Soebagyo Toer karena telah beberapa kali menerjemahkan karya sastra Rusia ke bahasa Indonesia. "Koesalah menjadi satu-satunya yang diberi penghargaan," kata sekretaris panitia penyelenggaraan ulang tahun PFUR, Dewi Mutiara, Sabtu dua pekan lalu.

Beberapa karya sastra itu adalah Jiwa-jiwa Mati (Nikolai Gogol), Anna Karenina, serta Perang dan Damai (Leo Tolstoy). Pria yang lahir­ di Blora, Jawa Tengah, 27 Januari 1935, itu ju­ga diberi penghargaan lantaran menjadi angkatan pertama di Universitas RUDN, Rusia.

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menempati urutan ketiga daftar penghargaan wali kota terpuji dunia versi World Mayor. Pada Selasa pekan lalu, The City Mayors Foundation mengumumkan nama-nama wali kota terpuji dunia dalam situs resminya, www.worldmayor.com.

Posisi pertama ditempati Naheed Nenshi, Wali Kota Calgary, Kanada. Nenshi dianugerahi The 2014 World Mayor Prize. Adapun gelar first runner-up direbut Wali Kota Ghent, Belgia, Daniel Termon, yang diberi penghargaan The World Mayor Commendation for Services to European Cities. Sedangkan second runner-up Tri Rismaharini mendapat The World Mayor Commendation for Services to the City of Surabaya, Indonesia. "Risma telah menarik perhatian nasional dan internasional dalam mempromosikan kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan penuh semangat di Surabaya," demikian pernyataan dalam worldmayor.com.

PENGUKUHAN
Hatta Ali

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Pada Oktober 2014, Menteri Pendidikan Muhammd Nuh menyetujui pemberian gelar guru besar kepada Hatta Ali. "Pemberian gelar guru besar ini bukan pencitraan, melainkan bentuk penghargaan prestasi beliau dalam membangun sistem peradilan dan reformasi Mahkamah Agung," kata Rektor Unair Prof Fasichul Ichsan, Sabtu dua pekan lalu.

Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 7 April 1950, ini alumnus Fakultas Hukum Unair angkatan 1977. Dia memulai karier menjadi pegawai di Departemen Kehakiman. Pada 1982, Hatta menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada 1995, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dan menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bitung pada 1996. Puncak kariernya adalah ketika dia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2017 menggantikan Harifin A. Tumpa.

MENINGGAL
Djudjuk 'Srimulat'

Djudjuk Djuwariyah meninggal pada usia 68 tahun setelah dirawat empat hari di Rumah Sakit dr Sardjito, Yogyakarta, Jumat pekan lalu. Istri pendiri kelompok lawak Srimulat, Teguh Slamet Rahardjo alias Kho Tjien Tiong, ini menderita penyakit kanker rektum yang menyerang usus besar.

Perempuan kelahiran Surakarta, 20 Maret 1947, ini diperistri Teguh pada 1970. Sepeninggal Teguh, ia menikah lagi dengan Moorediyanto, tapi kemudian bercerai pada 2003. Selama mendampingi Teguh, Djudjuk ikut membesarkan Srimulat, yang memiliki kru dan pemain hingga 300 orang. Srimulat, yang didirikan pada 1950, menguasai dunia panggung lawak di empat kota, yaitu Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan Jakarta, pada 1970-1990.

Djudjuk kemudian sangat berperan dalam membesarkan Srimulat, saat suaminya mulai sakit-sakitan pada 1980-an. Nama Srimulat semakin berkibar ketika mendapat kontrak di salah satu stasiun televisi pada 1995. Kontrak dengan beberapa stasiun televisi habis pada 2006. "Kalah dengan lawakan instan," kata Djudjuk pada saat diwawancarai Tempo, enam tahun lalu.

---

"Dilema antara masalah politik dan hukum ini yang harus dicari solusinya. Tentu saja sangat indah kalau justru, misalnya, Pak BG mundur. Itu kan selesai."
Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta, Selasa pekan lalu, tentang dilema yang sedang dihadapi Presiden Joko Widodo perihal Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Dia orang baik. Belum pernah masuk ke politik, tapi harus pontang-panting menghadapi politik yang busuk."
Ketua Tim 9 Ahmad Syafii Maarif di Yogyakarta, Rabu pekan lalu, menanggapi tekanan yang dihadapi Menteri Sekretaris Negara Pratikno setelah menyarankan Komisaris Jenderal Budi Gunawan mundur dari pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian RI.