Kriminalisasi dan Keadilan yang Dihalangi

SEJUMLAH ironi muncul di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Satu di antaranya: Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga yang semestinya menegakkan hukum, justru menghalang-halangi penegakan hukum. Tindakan polisi menghalangi penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ironisnya, "direstui" oleh hampir semua kekuatan politik, termasuk Istana Kepresidenan. Walhasil, di bawah "komando" Komisaris Jenderal Budi Waseso, Kepala Badan Reserse Kriminal yang kekuasaannya terlihat jauh lebih besar daripada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepolisian dengan leluasa merontokkan kekuatan komisi antikorupsi.