Arsip

TEMPO, 4 Desember 1982

Harga bensin, solar, dan tarif listrik, dan entah apalagi, bakal naik. Isyarat ini disampaikan Menteri Keuangan Ali Wardhana di DPR karena pemerintah kewalahan memberi subsidi BBM. Dengan kata lain, pemerintah sudah tak sanggup lagi menyediakan dana besar agar BBM tetap terjangkau orang banyak.

Meski begitu, Menteri Perdagangan ad interim Bustanil, ketika itu, membantah berita rencana kenaikan harga BBM. Ali Wardhana mengatakan di parlemen, ”Saya kira sudah wajar bila yang memiliki kendaraan, menikmati listrik, dan lainnya diharuskan memberi sumbangan lebih besar untuk bensin atau solar dan jenis bakar lainnya.” Menteri juga memberi penegasan dengan mengatakan subsidi BBM akan berkurang.

Bukan sekali ini saja pemerintah memberi sinyal. Bersamaan dengan terjadinya krisis energi, pemerintah sudah waswas dengan terus meningkatnya kebutuhan BBM selama 10 tahun terakhir. Inilah yang kemudian memaksa pemerintah melakukan kampanye hemat BBM yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1982.

Kini kita menghadapi masalah sama. Saat harga minyak dunia melambung, pemerintah semakin kelimpungan menanggung subsidi BBM. Pada saat yang bersamaan, BBM menghilang di berbagai daerah. Agaknya, bukan hanya konsumsi tinggi masyarakat dan industri yang menyebabkan BBM seperti mudah lenyap ditelan pasar, tapi juga karena perampokan BBM oleh para aparat.