Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas

Sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi goyah setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Awalnya Yuddy mengeluarkan instruksi yang membolehkan pejabat memakai mobil dinas untuk mudik dengan dua syarat: tak punya kendaraan dan bahan bakar menggunakan uang pribadi. Ternyata keputusan ini berlawanan dengan pernyataan Kalla.

Kalla melarang pegawai negeri menggunakan kendaraan operasional untuk pulang kampung merayakan Lebaran. Tapi ia mengizinkan pejabat menggunakan mobil yang melekat dengan jabatan untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik. "Awalnya saya memberikan diskresi (boleh memakai mobil dinas untuk mudik). Tapi kemudian ada larangan dari Pak Wapres, saya tunduk," kata Yuddy.

Meski patuh pada arahan Kalla, Yuddy menolak mencabut instruksi yang telah dibuatnya. Dia pun menyerahkan urusan penggunaan mobil dinas di daerah kepada kepala pemerintah setempat. Akibatnya, bupati dan wali kota mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda.

Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengizinkan mobil dinas dipakai mudik. Alasannya, pemerintah tak perlu repot menyediakan lahan parkir sekaligus penjaga untuk mengawasi kendaraan selama libur Lebaran. Sedangkan pemerintah daerah Sumatera Barat, Malang, dan Surabaya melarangnya.

Padahal setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi membuat surat edaran yang melarang pejabat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik karena sama dengan menyalahgunakan fasilitas negara. Larangan komisi antirasuah ini sejalan dengan sikap responden Tempo.co. Lebih dari 1.900 atau 64,8 persen peserta jajak pendapat tak setuju jika mobil dinas dipakai untuk mudik Lebaran.

Indikator Pekan Ini

Apakah pemerintah perlu menggelar operasi yustisi untuk mencegah urbanisasi?www.tempo.co.