Gubernur Jakarta Non-Partai

Menurut Anda, apakah Jakarta akan lebih tertata jika dipimpin oleh gubernur dari kalangan profesional bukan yang didukung partai politik? (periode 20 - 27 Juli 2011)
Ya
	82,28%	585
Tidak
	13,50%	96
Tidak Tahu
	4,22%	30
Total	100%	711

Mayoritas pembaca tempointeraktif.com lebih menyukai calon Gubernur DKI Jakarta mendatang tidak berasal dari partai politik. Jajak pendapat oleh situs berita ini sepanjang pekan lalu menyimpulkan, lebih dari 80 persen responden meyakini calon dari partai politik tidak akan membawa kemaslahatan bagi warga Ibu Kota.

Hasil jajak pendapat ini jelas merupakan peringatan buat para politikus yang berminat jadi kandidat DKI-1 dalam pemilihan kepala daerah pertengahan tahun depan. Para peminat dari partai politik memang sudah berderet. Ada Azis Syamsuddin, Tantowi Yahya, dan Priya Ramadhani dari Partai Golkar. Prijanto dan Rano Karno dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta Nachrowi Ramli dari Partai Demokrat. Gubernur Fauzi Bowo dikabarkan juga bersiap mencari mandat baru untuk masa jabatan kedua.

Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, menilai buruknya persepsi publik atas kinerja Gubernur Fauzi Bowo berperan membentuk opini negatif buat kandidat dari partai. Fauzi, menurutnya, dinilai gagal mengatasi sejumlah isu struktural di Jakarta, seperti ketimpangan pendapatan kelompok kaya-miskin, buruknya infrastruktur, dan kemacetan.

Meski berlatar belakang birokrat, cit­ra Fauzi sendiri memang sulit dipisahkan dengan partai politik. Pasalnya, ketika terpilih empat tahun lalu, semua partai di Jakarta—kecuali Partai Keadilan Sejahtera—kompak mengusung wakil gubernur di era Sutiyoso ini.

Pembaca Tempo Interaktif, Donny Sanyoto, mengaku khawatir jika gubernur Jakarta kembali dijabat politikus, desain anggaran pembangunan tak bisa lepas dari intervensi dan kepentingan partai politik. ”Besar kemungkinan ada vested interest,” katanya. Pembaca lain, Gatot, menggarisbawahi pentingnya gubernur Jakarta bisa tancap gas bekerja sejak hari pertama terpilih. ”Jangan habis waktu untuk politik. Jakarta perlu kerja nyata,” katanya.

Dari kalangan non-partai, sejumlah calon mulai bermunculan. Ada pengamat ekonomi Faisal Basri dan ahli tata kota Marco Kusumawijaya. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai mereka punya peluang besar melenggang ke Balai Kota. ”Bagi pemilih kita, faktor ketokohan dan kepribadian calon itu primer. Urusan dukungan partai hanya nomor dua,” kata Yunarto.

Bahan Indikator Pekan Ini Setelah sempat berlangsung sekitar lima jam, Asosiasi Pilot Garuda akhirnya memutuskan membatalkan aksi mogok terbang mereka Kamis siang pekan lalu. Aksi mogok pilot Garuda yang seharusnya menjadi aksi mogok terbesar dan berpotensi mengacaukan jadwal penerbangan itu dibatalkan setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar memanggil semua pihak yang telibat. Ketua Asosiasi Pilot Garuda Stephanus Gerardus Rahadi menolak menjelaskan detail isi kesepahaman antara karyawan dan manajemen Garuda. Dia hanya memastikan pembicaraan intensif masih terus berlangsung. Hasil konkret diharapkan sudah final sebelum Idul Fitri, akhir Agustus depan. ”Ini bukan menang-menangan atau kalah-kalahan,” katanya. Sebelumnya, pilot lokal Garuda merencanakan mogok setelah tuntutan mereka menyamakan standar gaji pilot lokal dan pilot asing ditolak manajemen. Karena ekspansi usaha besar-besaran, Oktober tahun lalu, Garuda memang merekrut 30 lebih pilot asing dengan sistem kontrak. Mereka dibayar sekitar Rp 70 juta sebulan. Tak kurang dari 800 pilot lokal Garuda merasa diperlakukan tidak adil karena rata-rata gaji bulanan mereka sekitar Rp 30 juta. Manajemen Garuda berdalih perlakuan berbeda itu diperlukan agar pilot tersebut mau dikontrak di Indonesia, mengingat jumlah pilot di pasar internasional tengah menipis. Setujukah Anda jika pilot Garuda Indonesia mogok kerja dengan alasan menuntut persamaan pendapatan dengan pilot asing? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di situs www.tempointeraktif.com.