Kasus Gayus Tetap Gelap

Percayakah Anda, KPK akan mampu membuka kasus mafia pajak yang dilakukan Gayus Tambunan? Periode 2 Februari–9 Februari 2011
Ya
	36.28%	332
Tidak
	60.77%	556
Tidak Tahu
	2.95%	27
Total	100%	915

PUBLIK tak yakin Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mampu membongkar kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Demikian kesimpulan jajak pendapat Tempointeraktif.com dalam sepekan terakhir.

Meski Wakil Presiden Boediono telah resmi mengundang lembaga independen pemberantas korupsi itu aktif terlibat dalam penyidikan mafia pajak, dan meski KPK sendiri sudah memeriksa Gayus dua pekan lalu, para pembaca Tempo tampaknya masih ragu.

Seorang pembaca, Nugroho, menilai posisi KPK saat ini, yang diserang kanan-kiri, membuatnya sulit diharapkan membuat gebrakan. Apalagi dengan dukungan politik yang minim dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Dengan kondisi seperti itu, pekerjaan KPK seperti menegakkan benang basah,” tulisnya.

Selain itu, peliknya kasus kongkalikong Gayus—melibatkan sejumlah perusahaan kakap, termasuk tiga perusahaan batu bara dalam kelompok Bakrie—membuat publik pesimistis kasus ini bakal terbongkar tuntas. Jejaring mafia pajak dan makelar kasus di seputar Gayus memang membuat banyak orang keder dan terkesima. ”Ada terlalu banyak kepentingan dalam kasus ini,” kata satu pembaca Tempo, Awaluddin.

Itulah mengapa mayoritas pembaca Tempo tidak percaya KPK mampu membongkar kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Sebanyak 60,77 persen responden sangsi. Pembaca yang masih punya keyakinan hanya 36,28 persen. Sekarang bergantung pada KPK untuk membuktikan persepsi publik ini tak benar.

Indikator Pekan Depan INDONESIA menyaksikan dua aksi kekerasan atas nama agama sepanjang dua pekan lalu. Ribuan orang mengepung permukiman Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dan mengusir mereka, Ahad pekan lalu. Tiga orang tewas. Di Temanggung, Jawa Tengah, dua hari kemudian, kerusuhan meletik setelah sebuah vonis pengadilan yang dinilai tak memuaskan. Tiga gereja dirusak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi keras. Dia meminta semua organisasi yang melakukan tindakan anarkistis dan meresahkan masyarakat dibubarkan. ”Untuk kelompokkelompok yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, jika perlu dibubarkan, dan dicarikan alasannya sesuai dengan hukum dan demokrasi,” kata Yudhoyono. Namun reaksi Presiden dinilai lambat dan tak cukup. Menurut Anda, apakah pembubaran organisasi agama yang radikal akan berhasil mencegah terjadinya kekerasan antarumat beragama? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.