Kejujuran Kandidat Disangsikan

Menurut Anda, jujurkah laporan kekayaan calon presiden dan wakil presiden?
Ya
	18,18%	142
Tidak
	70,42%	550
Tidak Tahu
	11,40%	89
Total	100%	781

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan nilai harta kekayaan para calon presiden dan wakil presiden pada saat penetapan dan pengundian nomor urut mereka. Daftar nilai aset para calon pemimpin negeri itu dilaporkan sebagai persyaratan pencalonan. Komisi Pemberantasan Korupsi lalu melakukan klarifikasi.

Petugas komisi antikorupsi itu mendatangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Me­ga­wati Soekarnoputri, Boediono, Wi­­ranto,­ dan Prabowo Subianto. Me­nurut daftar yang dilaporkan, Pra­bowo memiliki nilai kekayaan tertinggi, yakni Rp 1,5 triliun lebih.­ Adapun Yudhoyono merupakan calon ”paling miskin”, dengan nilai keka­yaan Rp 7 miliar lebih.

Banyak pembaca Tempo Interaktif dalam jajak pendapat 20-27 Mei 2009 yang sangsi bahwa para kandidat berlaku jujur dalam melaporkan kekayaan mereka.

Komentar

Hanya yang bersangkutan yang tahu apakah dia jujur dalam mengungkapkan jumlah kekayaannya.

(Salma, Makassar)

Laporan kekayaan mestinya dilengkapi keterangan asal-usulnya, sehingga pemilih bisa menilai kewajaran dari nilai kekayaan yang dilaporkan.

(Damyan Godho, Kupang)

Seharusnya, KPU dan KPK memeriksa lebih dulu sebelum mendapat laporan dari para calon, kemudian dicocokkan. Dari situ barulah masyarakat tahu, siapa yang jujur dan tidak.

(Pushandaka, Denpasar)

Indikator Pekan Ini: PDI Perjuangan setuju ada aturan mengenai bisnis pejabat negara dan keluarganya, terutama yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­gara. ”Tapi harus fair,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat, keluarga pejabat boleh berbisnis selama tidak melanggar hukum. Alasannya, melarang keluarga pejabat berbisnis adalah tindakan diskriminatif.

Kritik terhadap bisnis keluarga pejabat negara ini dilontarkan Boediono, calon wakil presiden pasangan Susilo Bambang Yudhoyono. Setujukah Anda, semua pejabat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dilarang berbisnis?Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.