Kemelut Golkar Berlarut-larut

PUTUSAN sela Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta membuka babak baru saling klaim pengurus yang sah di Partai Golkar. Hakim Teguh Satya Bhakti mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie dengan memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menunda pengesahan kepengurusan kubu Agung Laksono. "Alhamdulillah, kebenaran mulai tampak," kata Ade Komarudin, Ketua Fraksi Golkar kubu Aburizal, pekan lalu.

Putusan hakim itu membuat Dewan Perwakilan Rakyat juga menggantung status fraksi partai beringin. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kepastian status Golkar akan diputuskan setelah ada putusan definitif. Padahal, pada hari yang sama, kubu Agung Laksono menggeruduk ruang fraksi untuk merebutnya dari tangan kubu Aburizal.

Menteri Yasonna khawatir kemelut Golkar tak kunjung selesai dengan putusan ini. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai yang menganulir kepemimpinan Aburizal Bakrie. Keputusan Yasonna itu menumbuhkan gelombang hak angket di DPR dari partai-partai yang beroposisi dengan pemerintah.

Di daerah, konflik ini berpengaruh pada pemilihan kepala daerah. Menurut pelaksana tugas Wakil Ketua Golkar Jawa Timur, Yusuf Husni, sejak terjadi dualisme antara Aburizal dan Agung, partai lain menjaga jarak dalam menjajaki koalisi mengusung kepala daerah. "Posisi tawar Golkar turun karena tak ada kepastian," ujarnya.

Konflik ini agaknya akan panjang karena kubu Agung juga menyiapkan permohonan banding untuk menguji putusan hakim Teguh Satya. Para pembaca Tempo.co yang mengikuti jajak pendapat juga berpendapat serupa. Dari 1.525 responden, 49,9 persen percaya konflik Golkar akan berlarut-larut.

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda setuju pemerintah membekukan web Internet berlatar Islam? www.tempo.co.