Kisruh AJB Bumiputera

SEBAGAI pembaca Tempo, saya melihat ada perubahan mencolok: Tempo bergeser menjadi majalah berita mingguan “investigasi”. Ulasannya lugas dan tegas. Karena itu, mohon redaksi membedah kisruh AJB Bumiputera 1912 yang merugikan ratusan ribu nasabah, konon sampai jutaan nasabah, termasuk saya. Juga ada 25 ribu pemasar polis yang menganggur. Ibu Ana Mustamin, mantan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Bumiputera, telah menulis surat terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berjudul “Jangan Ada Dusta di Antara Kita”, tapi tidak ada respons.

Sugeng Hartono
Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Integritas Sidang Sengketa Pemilihan Presiden

KITA mengamati jalannya sidang Mahkamah Konstitusi menyangkut sengketa pemilihan presiden 2024. Bekal kita adalah pengamatan terhadap individu-individu yang terlibat dalam perbedaan pandangan saat membela klien masing-masing. Tentu juga menyangkut mereka yang berperan sebagai wasit dalam sengketa ini, para hakim yang terhormat di Mahkamah Konstitusi. 

Memilah-milah informasi yang sahih serta membuang hoaks dan fitnah bukanlah hal yang sederhana. Hal ini memerlukan ketekunan dan kita mesti menjauhkan diri dari bias prasangka. Setidaknya setiap sosok dapat dinilai dari polah kehidupan pribadinya dan bagaimana ia menjalani profesi yang disandangnya. Rentang waktu pengamatan yang obyektif dan makin panjang tentu dapat membawa kita pada penilaian yang mendekati kebenaran.

Hadisudjono Sastrosatomo
Jakarta

Oposisi Adalah Organ Terhormat

BERADA di luar pemerintahan atau oposisi adalah organ terhormat karena mempunyai tanggung jawab melakukan checks and balances terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Apabila kita ingin demokrasi berjalan sehat sesuai dengan makna dan tujuannya, kita memerlukan oposisi yang kuat dan keberadaannya setara dengan pemerintah.

Mencermati hasil Pemilihan Umum 2024, untuk sementara ini sudah bisa dilihat komposisi kekuatan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Mahkamah Konstitusi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo Subianto, akan ada dua kelompok partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional menjadi partai pengusung pemerintah. Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera belum secara pasti menentukan arah.