Koalisi Tak Menjamin Aspirasi

Menurut Anda, apakah koalisi partai dapat menjaring calon presiden yang sesuai dengan harapan rakyat?
Ya
	13,57%	54
Tidak
	82,41%	328
Tidak Tahu
	4,02%	16
Total	100%	398

Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kini menjajaki kemungkinan bergandeng tangan. Berkoalisi. ”Ada pemikiran untuk mencalonkan pasangan Jusuf Kalla-Megawati atau Megawati-Jusuf Kalla,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Priyo Budi Santoso.

Kedua partai berharap, dengan ”kongsi” ini mereka bisa menjaring mayoritas suara dalam pemilih presiden tahun depan. Toh rencana ini tidak membuat partai lain deg-degan. ”Biasa saja,” ujar Ketua Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng.

Mayoritas responden Tempo Interaktif dalam jajak pendapat pada 27 Agustus hingga 3 September lalu pun tak yakin koalisi bakal jitu mendongkrak popularitas partai. Soalnya, menurut mereka, koalisi tidak menjamin partai akan mengajukan calon presiden dan wakil yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

KOMENTAR

Rakyat melihat figur pribadi presiden bukan dari partai atau koalisi partai, karena rakyat sudah tidak percaya sama partai

(Tri Novianta Putra, Batam)

Di Indonesia, mayoritas partai belum menyalurkan aspirasi rakyat karena dikuasai oleh sekelompok elite atau oligarki, sehingga calon presiden yang mereka jaring hanya mewakili kelompok atau kepentingan mereka

(Galumbang C. Sitinjak, Jakarta)

Indikator Pekan Depan Pada 2002 pemerintah menjual gas alam cair Tangguh ke Fujian, Cina, seharga US$ 2,4 per mmbtu (million British thermal unit). Ketika itu minyak mentah dipatok US$ 25 per barel. Ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Mengingat harga gas berbanding lurus dengan harga minyak, ketika harga minyak melampaui 25 dolar, pada 2006 kontrak diperbaharui. Pemerintah mematok harga minyak pada US$ 38 per barel. Harga jual Tangguh pun naik menjadi US$ 3,35 per mmBtu. Kini harga minyak mentah di pasaran per barel sudah lebih dari US$ 100. Jika kontrak jual Tangguh tak direvisi, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, negara bisa rugi hingga Rp 700 triliun. Menurut Anda, apakah pemerintah Megawati turut bertanggung jawab dalam kasus penjualan gas tangguh yang sangat murah ini? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.