KPKPN Sangat Diragukan Kemampuannya

Apakah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara bisa menanggulangi masalah korupsi di Indonesia?  (7 - 14 Juli 2000) Ya 10.6% 42 Tidak 84,2% 335 Tidak tahu 5,3% 21 Total 100% 398

EMPAT puluh lima nama pilihan Komisi II DPR untuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) diragukan. Rapat paripurna yang mengesahkan komisi yang diharapkan menjadi polisi bagi pejabat agar tidak korupsi itu hanya dihadiri 85 dari 500 anggota DPR. Jumlah hadir yang cuma 17 persen itu dinilai sangat tidak memenuhi kuorum.

Selain masalah pengesahan, orang pun meragukan independensi, kapabilitas, dan integritas sebagian besar anggota KPKPN itu. Penyeleksian mereka cuma didasarkan atas sejumlah pertanyaan tanpa pengecekan adakah jawaban itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Misalnya, tak ada track record mereka. Memang, masih akan ada penyeleksian akhir oleh Presiden. Tapi, bila Komisi II serius, semestinya disodorkan nama-nama hingga siapa pun yang dipilih oleh Presiden benar-benar mencerminkan tiga itu tadi—independensi, kapabilitas, dan integritas.

Responden jajak pendapat Indikator untuk masalah ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap nama-nama itu: sebagian besar responden, lebih dari 84 persen, meragukan kemampuan mereka mengontrol pejabat hingga tak melakukan korupsi. Hanya 10,6 persen responden berpendapat sebaliknya, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Jajak Pendapat Pekan Depan: Untuk jajak pendapat Indikator mendatang, kami akan mengangkat soal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang cenderung terus melemah, mendekati Rp 10.000 per dolar pada akhir pekan minggu kedua Juli. ’’Apakah nilai rupiah akan kembali ke kisaran Rp 7.000 per dolar AS setelah SU MPR, Agustus nanti?” Silakan berpartisipasi di www.tempo.co.id