Krida-krida Lanjutan

Pengumuman nama menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata tak secepat yang diharapkan. Jokowi, misalnya, pernah menyatakan akan mengumumkan nama-nama pembantunya sehari setelah pelantikan sebagai presiden 20 Oktober. Namun penundaan tersebut bukannya tanpa alasan. Calon menteri yang diajukan di kabinetnya ternyata ada beberapa yang diduga bermasalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Penentuan nama menteri pada akhirnya memang hak prerogatif presiden. Majalah Tempo pernah menurunkan tulisan tentang pengumuman Kabinet Pembangunan II oleh Presiden Soeharto pada edisi 7 April 1973. Ketika itu juga banyak muncul spekulasi tentang para kandidat menteri.

Pada Maret 1973, spekulasi tentang susunan kabinet baru telah menjadi bahan perbincangan. Hingga mencapai puncak tertingginya dalam Sidang Umum MPR pada Maret 1973. Tapi perkiraan bahwa penyempurnaan itu tidak akan melalui perombakan besar adalah benar adanya. "Sederhana," kata Presiden, mengantarkan pengumuman susunan baru itu, Selasa pekan lalu, meskipun "efektif dan efisien". Dan di hadapan sepuluh mikrofon dan beberapa anggota staf serta wartawan, Kepala Negara menyebut kabinet yang baru disusunnya sebagai Kabinet Pembangunan II. Jelas organisasi eksekutif ini merupakan lanjutan dari Kabinet Pembangunan sebelumnya, tapi sekaligus juga memperkuat dugaan baru bahwa, memasuki Pelita II nanti, penyempurnaan tidak mustahil masih akan dilakukan.

Dari 17 menteri yang masing-masing memimpin satu departemen dan lima menteri negara, hanya empat orang wajah baru meskipun tidak asing. Mereka adalah Panggabean sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, Radius Prawiro sebagai Menteri Perdagangan. J.B. Sumarlin sebagai Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Sudharmono sebagai Menteri Negara Administrasi dan Keuangan Lembaga-Lembaga Pemerintah merangkap Sekneg. Sebelas menteri bertahan pada pos semula, kecuali Profesor Subroto, yang di samping Departemen Transkop yang memang dipimpinnya sebelumnya, ditambah pula dengan bidang tenaga kerja. Adapun tujuh menteri lain hanya mengalami pertukaran kamar "dari sebuah rumah yang besar" seperti istilah Presiden ketika menyematkan bintang kehormatan beberapa hari sebelumnya. Dari 22 orang menteri yang ditunjuk itu, 17 di antaranya bertitel sarjana—dan 13 darinya profesor. Selebihnya: empat orang jenderal, ditambah Adam Malik, satu-satunya menteri yang non-ABRI dan bukan sarjana.

Berbeda dengan sebelumnya, Kabinet Pembangunan II berjalan dengan tujuh program utama. Sapta Krida itu adalah memelihara dan meningkatkan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, keamanan, dan ketertiban; menyelesaikan Pelita I dan menyiapkan lalu melaksanakan Pelita II; meningkatkan kesejahteraan Rakyat; meningkatkan penertiban dan penyalahgunaan aparatur; serta menyelenggarakan Pemilihan Umum sebelum akhir tahun 1977. Dibanding Kabinet Pembangunan I—dibentuk pada 6 Juni 1968 dan disempurnakan pada 7 September 1971—tampaknya hanya program kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dicantumkan secara khusus bagi kabinet tersebut. Agaknya bidang ini jadi lebih ditekankan pula sehingga secara khusus lagi Kepala Negara menyerahkannya sebagai salah satu dari dua buah tugas khusus Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono, di samping Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat Sunawar Sukowati.

Karena itu, program tadi tampaknya berputar benar dengan ucapan Presiden bahwa pembangunan yang kita kerjakan menempatkan manusia sebagai titik sentral utama. Maksudnya tentulah harapan bahwa hendaknya rakyat tidak hanya turut merasakan pembangunan, tapi lebih dari itu, "Harus dirasakan sebagai tanggung jawabnya sendiri untuk memperbaiki­ kehidupannya, sebagai putus­an yang ia sendiri memutuskannya, sebagai program yang ia sendiri menetapkannya," kata Presiden Soe­harto.