Lapsus pemilu di Aljazair

BERITA kemelut politik menyusul kemenangan Front Penyelamatan Islam (FIS) dalam pemilihan umum di Aljazair tentu saja menarik perhatian. Negeri yang berpenduduk mayoritas Islam di Afrika Utara itu tak terlalu asing bagi masyarakat di sini. Bahkan, sejak negeri itu berusaha melepaskan diri dari penjajahan Prancis pada akhir 1950-an, beritanya sudah diikuti di sini. Sebuah film yang mengisahkan penderitaan srikandi negeri itu, Jamila, ramai ditonton masyarakat kita sampai ke desadesa pada waktu itu. Maka, kami membuat ancang-ancang untuk meliput pemilihan umum di Aljazair itu lebih dalam lagi. Sejak awal Januari, Ahmad Dja'far Bushiri, 38 tahun, koresponden TEMPO yang bermarkas di Kairo, Mesir, ditugasi ke Ibu Kota Aljier. Dja'far kami anggap pas untuk tugas itu karena ia fasih berbahasa Arab dan sedikit banyak sudah mengenal negeri itu. Pertimbangan lain, jarak Kairo dan Aljier tak terlalu jauh. Dja'far segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk tugas itu. Ia segera menghubungi Kedutaan Besar Aljazair di Kairo untuk minta visa. Petugas di sana pun sudah menjanjikan visa untuk Dja'far. Karena itu, Dja'far segera membeli tiket pesawat serta memesan kamar hotel di Aljier. Ternyata, urusan visa tadi tak segampang yang dijanjikan para petugas kedutaan itu. Dja'far hanya beroleh janji dari besok ke besok, dan akibatnya, pesanan tiket tadi terpaksa digeser terus-menerus. Ini memang bukan hanya menimpa Dja'far, juga dialami para wartawan Mesir dan wartawan asing lainnya yang ingin masuk ke sana dari Kairo, setelah kemenangan FIS. Padahal, atas jasa baik para pejabat KBRI di Kairo, Dja'far sudah melengkapi permohonan visanya dengan semacam surat pengantar dari KBRI. Mula-mula, Mustafa, petugas Kedubes Aljazair, minta agar surat pengantar berbahasa Inggris itu diganti dalam bahasa Arab atau Prancis. Dalam waktu yang mepet dan berkejaran dengan waktu, Dja'far terpaksa pontang-panting mengubah surat itu sesuai dengan permintaan. Ternyata, surat itu tetap tak menghasilkan apa-apa, selain janji. Sementara urusan visa terkatung-katung, perkembangan di Aljazair bergulir cepat. Dan, permohonan visa ini kandas sudah, begitu Presiden Aljazair Chadli Bendjedid mengundurkan diri, dua pekan lalu, disusul pemilihan umum dibatalkan. Aljazair langsung dinyatakan tertutup untuk kunjungan orang luar. "Yang beruntung adalah wartawan asing yang sudah berada di Aljazair sejak sebelum pemilihan umum berlangsung," Dja'far mengeluh. Memang, bagi wartawan, memasuki negeri yang sedang bergolak terkadang bukan soal mudah. Itu amat tergantung keinginan rezim yang berkuasa. Yuli Ismartono, misalnya, satu kali bisa masuk ke Myanmar. Tapi ketika menjelang penyerahan hadiah Nobel untuk Aung San Suu Kyi, beberapa waktu yang lalu, Yuli tak lagi memperoleh visa. Karena yang terjadi di Aljazair menarik untuk dikaji, kami harus menjaring bahan-bahan yang dapat dikumpulkan oleh para koresponden kami di berbagai negeri, yang dikoordinasikan oleh Achjar Abbas Ibrahim dari Jakarta. Sekalipun gagal masuk ke Aljier, tentu, Dja'far juga mengirimkan bahan-bahan dari Kairo, dan di Jakarta, riset dilakukan dari berbagai sumber. Semua bahan itu ditulis oleh Didi Prambadi dan Farida Sanjaya, penanggung jawab rubrik Luar Negeri, dibantu Leila S. Chudori dan Liston P. Siregar. Semua penulisan itu dikoordinasikan oleh Redaktur Pelaksana Bambang Bujono, lalu disajikan sebagai laporan khusus nomor ini.